Yunita Asri, 1212011372 (2016) PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA BUMI AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. FH, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (51Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (50Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENYETUJUII.pdf Download (211Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (62Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENGESAHKAN.pdf Download (195Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (58Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (68Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTTO.pdf Download (64Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (120Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (87Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (149Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (217Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (58Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (143Kb) |
||
|
File PDF
BAB V.pdf Download (58Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (80Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis memiliki otonomi, harus memiliki keuangan sendiri. Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa keuangan desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan pada Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan dengan jelas mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini melihat bagaimana penerapan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk satu tahun anggaran dan bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara yuridis Normatif dan yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Pemerintahan Desa Bumi Aji, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah, dan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan data sekunder yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi seperti perundang-undangan, literarur hukum, hasil penelitian, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah sebagai implementasi Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi, dan penetapan. Faktor pendukung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Aji yaitu adanya pendamping dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Kecamatan dan Kabupaten, pemerintah memfasilitasi dengan adanya kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap 3 (tiga) bulan ditingkat provinsi dan ditingkat kabupaten, serta faktor penghambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu dikarenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturaan pelaksananya masih baru sehingga masyarakat belum terbiasa dan mengakibatkan sulitnya sosialisasi dengan masyarakat dalam musyawarah desa. Kata kunci : Anggaran Desa, Belanja Desa, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PREPARATION OF BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE OF THE VILLAGE AT THE BUMI AJI VILLAGE IN CENTRAL LAMPUNG DISTRICT The publication of Law Number 6 Year 2014 About The Village, the government positions of the village are becoming increasingly powerfull, because it is no longer regulated in Law Number 23 Year 2014 about Local Governance, but governed by its own laws. The presence of the law on the villade, in addition to strengthening the status of the village as is the government of the people, also makes the village as a base to promote the society and community empowernment. The village had the right of autonomy. As a logical consequence of having autonomy, it must have its own finances. In the Article 93 of the Government Regulation Number 43 Year 2014 About Regulations Implementing of Law Number 6 Year 2014 About The Village, mentioned that the village include finance, planning, implementation, and accountability. And on Article 101 of the Government Regulation Number 43 Year 2014 About Regulations Implementing of Law Number 6 Year 2014 About The Village, mentioned clearly the mechanism of preparation of Budget Revenue and Expenditure of The Village. The problems addressed in this research is to see the implementation of the Article 101 of the Government Regulation Number 43 Year 2014 About Regulations Implementing of Law Number 6 Year 2014 About The Village about the mechanism of preparation of Budget Revenue and Expenditure of The Village on this year. And how the supporting factors and restricting factors in the preparation of Budget Revenue and Expenditure of The Village at The Bumi Aji Village in Central Lampung District. Research method that is used in this research is problem appoarch according to normative judicial and empiric judicial. Data resource are; primary data is got though interview toward governance village of the Bumi Aji Village, and Local Government of Central Lampung District. And secondary data is taken from the law act, law literature, research result and books that relate to the discussed material. Result of the research shows that the mechanism of preparation of Budget Revenue and Expenditure of The Village at The Bumi Aji Village in Central Lampung District that the implementation of the Article 101 of the Government Regulation Number 43 Year 2014 About Regulations Implementing of Law Number 6 Year 2014 About The Village have been implemented based on Article 20 of The Regulation of Central Lampung Regent Number 14 Year 2015 about Financial Management of The Villages in Central Lampung District, through three stages, namely the stage of preparation, evaluation, and determination. Supporting factors in preparation of Budget Revenue and Expenditure of The Village at The Bumi Aji Village is has the presence of an escort to praparation of Budget Revenue and Expenditure of The Village from sub-district and district level, the government facilitated the existence of traibning activities the village chief and the village every three monts the present from provincial and district level, and still had restricting factors because the Law Number 6 Year 2014 About The Village still new so the society feels like unfamiliar and result in difficulty socializing with people in the deliberation of the village. Key words : Budget Revenue of The Village, Expenditure of The Village, Reparation of Budget Revenue and Expenditure of The Village
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > KZ Law of Nations |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 8981671 . Digilib |
Date Deposited: | 26 Feb 2016 07:50 |
Terakhir diubah: | 26 Feb 2016 07:50 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21246 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |