KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Analisis Kewenangan Daerah dan Partisipasi Masyarakat Daerah)

Dewi Nurhalimah, 1212011093 (2016) KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Analisis Kewenangan Daerah dan Partisipasi Masyarakat Daerah). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1421Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (916Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perjalanan sejarah hubungan pemerintah pusat dan daerah mengalami dinamika, dan menjadi bagian dalam pembangunan hukum Indonesia. Hubungan tersebut menjadi aspek Undang-Undang Pemerintahan Daerah sejak Indonesia merdeka. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model hubungan pemerintah pusat dan daerah yang pernah diterapkan di Indonesia. Menggunakan indikator kewenangan dan partisipasi, penelitian ini menelusuri kembali dinamika sejarah hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam sembilan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menemukan model hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dapat disimpulkan sebagai model sentralisasi, model otonomi, model delegatif dan model partisipatif Kata Kunci : Model Hubungan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang CONSTRUCTION OF CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT RELATIONS IN INDONESIA LOCAL GOVERNMENT LAW (Analysis of The Local Authority and Participation) The history of central and local goverment relations has its own dynamic, and become the arch within Indonesia legal development. Those relations has been featured in the local government law since our independence. Within the context, this research aims to analyze the model of central and local government relations that ever applied in Indonesia. Using the indicator of authority and participation, this research trace back the historical dynamic of central local relation in nine local government law.This research found that the models of central and local government relations in local government lawmay be concluded ascentralized model, autonomy models, delegative models and participation models. Keywords: Model Relations, Central Government, Local Government, Law

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	6585833 . Digilib
Date Deposited:	29 Feb 2016 01:56
Terakhir diubah:	29 Feb 2016 01:56
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21253

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir