EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten )

Sheilla Korita, 1212011319 (2016) EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (26Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1013Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1216Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan kejaksaan berdasarkan undang-undang adalah kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Berlandaskan kewenangan tersebut, muncullah istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kejaksaan di Indonesia memiliki bagian tersendiri untuk penanganan kasus DATUN. Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi di Provinsi Banten. Penulisan ini bertujuan untuk melihat eksistensi atau keberadaan Jaksa sebagai Pengacara Negara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah eksistensi dari jaksa sebagai pengacara negara dalam sengketa tata usaha negara ? (2) Bagaimanakah kedudukan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili sengketa tata usaha negara di Provinsi Banten?. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah Pendekatan Normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan melalui Inventarisasi, Pendeskripsian, Sistematisasi, Interprestasi data yang selanjutnya dianalisis secara analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian dan pembahasan ini yaitu: (1) Eksistensi JPN dalam penyelesaian sengketa TUN dapat dilihat di peraturan mengenai JPN itu sendiri, dengan adanya peraturan itu menyiratkan bahwa adanya eksistensi jaksa sebagai pengacara negara. (2) Kedudukan JPN sebagai pihak yang mewakili menangani sengketa TUN di Provinsi Banten adalah sebagai pihak yang menerima kuasa atas surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya, yang dapat melakukan tindakantindakan baik didalam maupun diluar pengadilan. Saran penelitian ini adalah Peran JPN dalam menangani sengketa DATUN supaya lebih disosialisasikan lagi agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dan masyarakat Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara. The Republic of Indonesia judiciary according to Legislation Number 16 of 2004 about the Republic of Indonesia judiciary is a government institution which implementing the state authority in prosecution and other authorities field according to the legislation. One of other authority of prosecutor according to legislation is the prosecutor can act for the state either outside or inside of the court in civil and state administration field. Based on the duties and the authority then comes the term of State Lawyer. All judiciary in Indonesia has a separate section in handling Civil and Administrative cases. One of them is higher judiciary in Banten Province. The aimed of this research was to find out the existence of prosecutor as a State lawyer. The problems in this research were (1) how the existence of prosecutor as the state lawyer in state administration dispute and (2) how the position of state lawyer prosecutor as representing the state administration dispute in Banten province. The approach used in this research was normative approach and data collecting technique used was literature study. The data was processed through materials inventory, materials descriptions, data systematization, data interpretation then analyzed descriptive qualitative. The results showed that: (1) the existence of state lawyer prosecution in handling the state administration dispute can be seen in regulation about the lawyer prosecutor. By this regulation implied that there was the existence of prosecutor as the state lawyer. (2) The position of State lawyer prosecutor as representing the handling of state administration dispute in Banten province was as the authorized party on a special power given to him who can take action both inside and outside of the court. The suggestions given is the role of prosecutors as the State lawyer in handling Civil and Administrative disputes should socialized again in order to can be used properly by State institution, central/regional government agencies, state / regional enterprises and society. Keywords: State prosecutor, Dispute of state administration, Court administrasion

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	463510 . Digilib
Date Deposited:	01 Mar 2016 02:20
Terakhir diubah:	01 Mar 2016 02:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21288

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir