IMPLEMENTASI POLA KEMITRAAN USAHA TANI SAWIT PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII USAHA BEKRI

ENDAH HAPSARI, 1116021036 (2016) IMPLEMENTASI POLA KEMITRAAN USAHA TANI SAWIT PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII USAHA BEKRI. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2068Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1834Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sejak tahun 2011 sampai sekarang telah terjadi masalah dalam pola kemitraan inti plasma antara PTPN VII Unit Bekri dengan kelompok Tani Sidomulyo. Hal ini disebabkan karena beberapa petani Sidomulyo yang merupakan plasma dari inti PTPN VII menjual sebagian hasil produksi kelapa sawitnya kepada perusahaan lain. Akibatnya, PTPN VII Unit Bekri mengalami penurunan pasokan produksi sawit yang secara langsung berdampak buruk terhadap perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas implementasi pola kemitraan usaha tani sawit pada PTPN VII Unit Bekri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin menggambarkan secara jelas proses kemitraan yang terjadi antara PTPN VII Unit Bekri dan Kelompok Tani Sidomulyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pola kemitraan inti plasma antara PTPN VII Unit Bekri dengan kelompok Tani Sidomulyo cukup efektif. Dalam pola kemitran antara PTPN VII dengan petani sawit sidomulyo pemerintah memiliki peran sebagai regulator yaitu dengan membuat surat perjanjian antara pihak PTPN VII dengan petani sawit, peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu dengan menjembatani pola kemitraan antara pihak PTPN VII dengan petani sawit, sedangkan peran pemerintah sebagai mediator yaitu menjadi pihak yang memediasi jika ada konflik antara PTPN VII dengan petani sawit. PTPN VII Unit Bekri yang merupakan inti dari kelompok tani Sidomulyo telah melaksanakan kewajiban dengan melakukan survei, penyuluhan, pengawasan, dan pembelian hasil produksi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sedangkan, petani sawit Sidomulyo yang berkedudukan sebagai plasma, memiliki kewajiban untuk menyediakan lahan, merawat tanaman, dan menjual hasil TBS kepada pihak PTPN VII. Namun dalam pelaksanaannya, petani sawit Sidomulyo belum dapat menunaikan kewajiban sebagai mitra usaha. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga pembelian TBS yang ditetapkan oleh pihak PTPN VII sehingga petani sawit Sidomulyo menjual hasil TBS kepada perusahaan lain, bukan kepada PTPN VII. Dari implementasi pola kemitraan inti plasma ini, terlihat bahwa pihak PTPN VII mengalami kerugian hasil produksi. Kata Kunci: Implementasi, Pola kemitraan dan Peran Pemerintah. THE IMPLEMENTATION OF A PATNERSHIP PATTERN OF FARMING PALM ON PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT BEKRI Since 2011 until now there had been a problem in a partnership system the core of plasma between PTPNVII Unit Bekri with theSidomulyo farmer. It was because some Sidomulyofarmers which was included into core plasma from PTPN VII were sale of part of the result of palm to other company. As a result, PTPNVII Unit Bekri had experienced a fall in the supply of palm oil production that directly negative impacts on the company . The aim of this research to find the effectiveness of the implementation of a partnership system farming palm in PTPN VII Unit Bekri.This research use qualitative descripsive, because the research want to describe relating of process of the merhade partnership that occur between PTPN VII Unit Bekri and theSidomulyo farmers. The result show that the implementation of a partnership system plasma core between PTPN VII Unit Bekri with farmers groups Sidomulyoenough effective.In a pattern of patnership between PTPN VII with farmers palm sidomulyo the government had the role of the regulator and made an agreement between the PTPN VII with farmers palm, the role of governmenas fasilitator and bridging patter of partnership between the PTPN VIIwith farmers palm , while the government role as a mediator namely the mediate if any conflict between PTPN VII with farmers palm .While the role of government as a mediator namely the mediate if there was a conflict between PTPN VII with farmers palm. PTPN VII Unit Bekri which was the core of the Sidomulyo had carry out their obligations in conducted a survey, counseling, supervision, and the purchase of produce based on the agreement that made.While, farmers palm Sidomulyo which was based as plasma, had the obligation to prepare of land, tending plants, and sell the product of TBS to the PTPN VII. However in the implementation, the farmers palm of sidomulyo could not pay as a business partner. It wasbecause the low the purchase

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JC Political theory
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	8659234 . Digilib
Date Deposited:	02 Mar 2016 02:39
Terakhir diubah:	02 Mar 2016 02:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21348

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir