PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK REKLAME DI KABUPATEN TULANG BAWANG

FRICILIA, 1212011128 (2016) PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK REKLAME DI KABUPATEN TULANG BAWANG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (9Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1216Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1093Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame ialah benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum yang diatur khusus di Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Tulang Bawang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang dan apakah faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan, sedangkan metode pengolahan data ialah dengan editing, identifikasi, pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh aparat sudah berjalan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Berdasarkan uraian proses yang harus dijalani oleh pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang, pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang berakhir pada proses penegakan hukum pemeriksaan dan dikenakan sanksi administratif 2% setiap bulannya. (2) faktor pendukung penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang antara lain: peraturan perundang-undangan, sistem administrasi perpajakan, layanan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum pajak reklame antara lain: kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pajak, wajib pajak menggunakan jasa pihak ketiga, terbatasnya jumlah tenaga fiskus, dan kurangnya sosialisasi. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pajak Reklame, Hukum Pajak. APPLICATION OF ADVERTISEMENT TAX LAW ENFORCEMENT IN TULANG BAWANG REGENCY Advertisement tax is a tax on the application of the billboard. Billboards are objects, equipment, action, or media designed for commercial purposes, which can be seen, read, heard, felt or enjoyed by the public regulated specifically in Tulang Bawang regency by government decree of Tulang Bawang regency No 39 of 2014 about Application Guidelines of Harvesting Advertising tax in Tulang Bawang regency. The problem in this research was how the application of advertisement tax law enforcement in Tulang Bawang regency and what the supporting and inhibiting factors of advertisement tax law enforcement in Tulang Bawang regency. The approach used in this research was normative and empirical approach and the data used were primary and secondary data consist of primary, secondary, and tertiary law materials. Data collecting technique used was literature and field research and data processed through editing, identification, data checking, data selection, data classification and data preparation. Data analysis used was qualitative descriptive. The result showed that: (1) the advertisement tax law enforcement in Tulang Bawang regency conducted by the apparatus did not function properly. It was based on the process description that must be implemented by the employee of Revenue Department of Tulang Bawang regency. In fact, the law enforcement conducted by the Revenue Department of Tulang Bawang regency end up in the law enforcement inspection. The revenue department of Tulang Bawang regency did not conduct law enforcement investigations and billing immediately because it was feared the tax payer or prospective taxpayer reluctant to put up the billboard so that the origin local revenue will be reduced or even there was no of the advertisement tax. (2) The supporting factors of advertisement tax law enforcement in Tulang Bawang regency were legislation, tax administration system, taxpayer services, and tax audits. The inhibiting factors of advertisement tax law enforcement were public awareness to pay a tax was still low, the taxpayer used the third party services, the lack of energy tax authorities, and the lack of socialization. Keywords: Law Enforcement, advertisement tax, Tax Law.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	4723802 . Digilib
Date Deposited:	03 Mar 2016 02:31
Terakhir diubah:	03 Mar 2016 02:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21364

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir