KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA PENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

MIRA ASMARA, 1212011203 (2016) KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA PENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (50Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (615Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (531Kb) | Preview

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 menjelaskan tentang hak utama pengguna jalan termasuk konvoi dan dijelaskan pada Pasal 135 yang berbunyi kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pengawalan dilakukan untuk mengurangi potensi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang tentunya sangat membahayakan iring-iringan itu sendiri dan juga pengguna jalan lain diluar iring-iringan konvoi hal ini merupakan tugas kepolisian untuk melayani masyarakat. Tetapi faktanya dalam penerapannya banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dari pengawalan tersebut. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampungdan apa faktor penghambat.kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung. Metode pendekatan dalam penelitian dilakukan secara normatif empiris melalui studi kepustakaan kemudian melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa bentuk kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam hak utama pengguna jalan dalam hal ini konvoi polisi mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan menerima atau tidaknya permohonan pengawalan yang diajukan oleh pemohon. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative dan faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung, ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Saran dalam pnelitian ini adalah sebaiknya pihak kepolisian memberi kriteria terhadap kegiatan konvoi seperti apa yang dapat diberi pengawalan oleh kepolisian, agar tidak terjadinya ketidak pastian hukum. Kata kunci : Kebijakan, Kepolisian, Hak Utama Pengguna Jalan. POLICE POLICY IN THE APPLICATION OF MAIN ROAD USERS IN BANDAR LAMPUNG Act No. 22 of 2009 Section 134 describes the main rights of road users including convoy and described in Article 135, which reads vehicles get priority right referred to in Article 134 must be controlled by the Indonesian National Police officers escort made to reduce the potential for accidents which is very dangerous to cross the motorcade itself and also other road users outside the motorcade convoy it was a duty of the police to serve the public. But the fact is in practice a lot of people who do not understand the function of control. The problem was how to implement the right policies in major police road users in Bandar Lampungdan what police penghambat.kebijakan factor in the application of the main rights of road users in the city of Bandar Lampung. The method of normative empirical research conducted through literature and through direct observation of the research object by observation and interviews with respondents in relation to the problems examined. Results of this research is that the policy applied in the main police road users in this case a police convoy's policy is to consider whether or not to accept the application submitted by the applicant regulation. Police in the conduct of policy to consider the application of the regulation is to see whether the convoy was considered positive or negative. and police policy limiting factor in the application of the main rights of road users in the city of Bandar Lampung, is from the people themselves, due to lack of public understanding of the law. And lack of public awareness in traffic. Suggestions in this research is the police should provide the criteria against which the convoy as it can be given by a police escort, to prevent the occurrence of legal uncertainty. Keywords: Policy, Police, Right Main Road Users.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 4923485 . Digilib
Date Deposited: 03 Mar 2016 02:12
Last Modified: 03 Mar 2016 02:12
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21403

Actions (login required)

View Item View Item