ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SUBSIDI KACANG KEDELAI DI KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.)

Bery Hermawan, 1112011078 (2016) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SUBSIDI KACANG KEDELAI DI KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK.). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (29Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (569Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (441Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Segala perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, di dalam persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai tidak terdapat bukti-bukti yang kuat dan juga para saksi yang didatangkan di pengadilan tidak membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai seperti yang telah dituduhkan oleh hakim. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor:05/Pid.TPK/2013/PT.TK dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi subsidi kacang kedelai di Kabupaten Tanggamus dalam Putusan Nomor:05/Pid.TPK/2013/PT.TK perbuatan terdakwa seharusnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan pasal yang secara tersirat menunjukkan suatu korupsi. Pertimbangan Hukum Hakim yang dirumuskan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung belum sesuai dengan muatan hukum dan tidak sesuai dengan Pasal UUTindak Pidana Korupsi. Karena dalam Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung dengan perkara No: 05/Pid.TPK/2013/PT.TK dengan terdakwa Evi Meita Binti M. Fatoni tidak melihat permasalahan secara menyeluruh. Dimana tidak mempertimbangkan berbagai kejanggalan yang terdapat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi. ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF ACTORS Corruption SUBSIDY SOYA IN THE DISTRICT TANGGAMUS (Study Decision Number: 05 / Pid.TPK / 2013 / PT.TK.) Accountability is something that should be accountable for the actions that have been carried out. A misconduct committed by the public and it was accounted for in the creator. Article 183 Criminal Procedure Code states that the judge must not convict to an unless at least two valid evidence he gained confidence that a crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing it, in court in corruption case of subsidies soy beans there are no strong evidence and witnesses are brought in the courts does not justify that the defendant has committed the crime of corruption soybean subsidies as had been alleged by the judge. The problems discussed in this penellitian is the criminal responsibility of the perpetrators of corruption soybean subsidies in Tanggamus in Decision No. 05 / Pid.TPK / 2013 / PT.TK and Rationale for the judge in deciding the case of corruption. The method used in this study using juridical normative and empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data collection with interviews, library research, and document study. The data that has been processed then presented in the form of a description, and dintreprestasikan or construed to be discussed and analyzed qualitatively, and then to subsequently be concluded. Based on the results of research and discussion in mind that the criminal responsibility of the perpetrators of corruption soybean subsidies in Tanggamus in Decision No.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	3282832 . Digilib
Date Deposited:	03 Mar 2016 04:36
Terakhir diubah:	03 Mar 2016 04:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21405

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir