Melda Budiarti, 1216041065 (2016) KESIAPAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (11Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1330Kb) |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (854Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakankebijakan baru yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desamembutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Studi penelitian ini dilakukan didesa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.Sebagai salah satu desa di indonesia maka desa Sumur Tujuh juga diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undangundang desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan dan strategi serta kendala yang dimiliki oleh pemerintah desa Sumur Tujuh dalam implementasi Undang-undang Desa. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknikpengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian: (1). kesiapan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam implementasi Undang-undang Desa dikatakan sudah cukup baik dilihat dari kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah desa sumur tujuh dalam perencanaan pembangunan desa. Walaupun dalam kenyataaanya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam mengelolakelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam menyediakan sarana prasarana desa. (2).Strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa Sumur Tujuh yaitu Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan motivasi kerja aparatur desa, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi, (3).Kendala yang dimilikiyaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta anggaran yang terbatas. Dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah kecamatan dan kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping desa. Rekomendasi dari peneliti yaitu: (1).mengadakan perektrutan aparatur desa secara terbuka(2).pendirian BUMDes.(3).pengoptimalan kembali kelembagaan desa. (4) mengoptimalkan peran pemerintah kecamatan dan kabupaten terhadap pemerintah desa. (5).Penyesuaian kembalijumlah desa dengan jumlah pendamping desa (6). Dan pengoptimalan peran pendamping desa. Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesiapan, Strategi, Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. THE READINESS AND STRATEGIES OF VILLAGE GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF ACT NO 6 OF 2014 ABOUT THE VILLAGE (A study in Sumur Tujuh Village, Wonosobo District, Tanggamus Regency) The Act No 6 of 2014 about village is a new policy made specifically for the village as one of the answer to advance the village government and establish villageindependent.As a new policy the implementation ofvillage Act requirean ability and the readiness of village government. The research was conducted in Sumur Tujuh Village, Wonosobo district, Tanggamus regency. As one of the village in Indonesia, Sumur Tujuh village is required to be able and ready to implement the village act. The aims of this research are to find out and to analyze the readiness, strategy and constraints of Sumur Tujuh village government inimplementing act of village. The type of the research is descriptive with qualitative approach. Data collecting technique used were interview, observation, and documentation. The result showed that: (1) the readiness of Sumur Tujuh village government in the implementation of village act was good enough. It can be seen from the ability of village government in the implementation, reporting, and responsibility of village finance management, and the ability of Sumur Tujuh village government in the village development planning.However there were some deficiency such as the lack of quality and quantity of human resources of village government, the lack of ability in the management of village institution, and the lack of Sumur Tujuh village government ability in providing the village facilities and infrastructure. (2) The strategy implemented are; improving the capacity of village apparatus, improving the work motivation ofvillage apparatus, increasing the knowledge of village society, andestablish the information system in technology base.(3) Constrainwere internal constrains namely the lack of human resources, facilities and infrastructure and limited budgeting. The external constrainswas the lack of participation of district and regency government and the lack of participation of village assistant. The recommendation are ; (1) conducting the open village apparatus recruitment, (2) establishingvillage owned enterprise, (3) optimization of village institution, (4)optimizing the role of district and regency government against the local government. (5) Conducting an adjustment of the villagenumber to thevillage guidance, (6) and optimizing the role of village guidance. Keywords: Village Government, The Readiness, Strategy, Act No 6 Of 2014 About The Village.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > JC Political theory |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 5332310 . Digilib |
| Date Deposited: | 03 Mar 2016 04:01 |
| Terakhir diubah: | 03 Mar 2016 04:01 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21417 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
