PELAKSANAAN PENERBITAN PLAT NOMOR KENDARAAN PILIHAN BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Kahfi Yudha Sulthoni, 1112011198 (2016) PELAKSANAAN PENERBITAN PLAT NOMOR KENDARAAN PILIHAN BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (135Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (574Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (517Kb) | Preview

Abstrak

Secara umum peraturan mengenai plat nomor kendaraan diatur dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pasal 68 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pasal 36, sedangkan untuk tarif penerbitannya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133). Penggunaan plat nomor pilihan di wilayah Provinsi Lampung semakin mencuat, dampak dari keistimewaan yang diberikan kepada pemilik kendaraan yaitu apabila telah dimiliki oleh satu kendaraan, nomor pilihan tersebut tidak bisa digunakan kembali oleh kendaraan lainnya, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur penerbitan plat nomor pilihan tersebut dan sejauh mana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan pengaturan hukum tentang penerbitan plat nomor kendaraan pilihan dan bagaimanakah kontribusi dan faktor penghambat terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Kahfi Yudha Sulthoni Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bersumber dari data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur tentang penerbitan plat nomor kendaraan pilihan, dan penerbitan plat nomor kendaraan pilihan memiliki syarat khusus. Syarat khusus tersebut adalah adanya surat permohonan dari wajib pajak yang ditujukan kepada Dirlantas Polda Lampung tentang plat nomor kendaraan pilihan tersebut. Kontribusi plat nomor kendaraan pilihan tiap tahun mengalami kenaikan karena potensinya cukup besar, akan tetapi faktor penghambat yang dihadapi adalah masih banyak wajib pajak yang kurang sadar akan membayar pajak, banyaknya kendaraan yang telah hilang dari peredaran, serta banyaknya kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan atau huruhara. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja Samsat Provinsi Lampung dalam menekan faktor penghambat yang terjadi selama ini agar Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung lebih meningkat tiap tahunnya. Kata Kunci : Samsat, Plat Nomor Kendaraan Pilihan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah In general, the rules concerning the number plate of vehicles stipulated in Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation Article 68 and Regulation of the Chief of the Indonesian Police No. 5 of 2012 on Motor Vehicle Registration and Identification of article 36, while the rate of issuance refers to Government Regulation No. 50 Year 2010 regarding Type and Tariff for Non Tax Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5133). The use of the license plate choice in the area of Lampung Province has become more pronounced, the impact of the privileges granted to the owner of the vehicle, if it has been owned by a single vehicle, a number of these options can’t be reused by other vehicles, but there are still many people who do not know about the procedures for issuing plates the selection of the number and the extent of its contribution to regional revenue in Lampung Province. Due to the implementation of regional development is necessary sources of financing, either from the original income, balance funds and borrowing. To ensure financing sources, local governments should be able to play its role in order to optimize the particular receipts from admission revenue (PAD) from taxes and levies. The problem in this research is how the implementation and regulation of the law on the issuance of license plate choices and how the contributions and the inhibiting factors to the regional revenue income in Lampung Province . The method used in this research is normative empirical data sourced from primary and secondary data . The data collection is done with the literature study and field study . After the data is collected, it is done processing the data are then analyzed descriptively qualitative . Kahfi Yudha Sulthoni The results showed that the absence of provisions of law that specifically regulates the issuance of a license plate selection , and the issuance of license plates have a selection of special terms . The specific requirement is the existence of a written request from the taxpayer , addressed to Dirlantas Lampung Police about the selection of a license plate . Contributions vehicle license plate selection each year has increased because of its potential is quite large , but the inhibiting factors facing is still a lot of taxpayers who are less aware of the taxes , the number of vehicles that have been lost from the circulation , as well as the number of vehicles that were damaged due to accident or melee , Therefore , the need for performance improvement SAMSAT Lampung Province in suppressing factors that occur during this time that the original income in Lampung Province is increasing every year. Keywords : Samsat, Vehicle Number Plate Options , Motor Vehicle Tax , Local Revenue

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HJ Public Finance
J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 4122221 . Digilib
Date Deposited: 03 Mar 2016 03:56
Last Modified: 03 Mar 2016 03:56
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21423

Actions (login required)

View Item View Item