ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA (Studi Putusan No.119/Pid/2012/PT.TK)

Yuni Pera Utami, 1212011371 (2016) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA (Studi Putusan No.119/Pid/2012/PT.TK). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (156Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1060Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (940Kb) | Preview

Abstrak

Bahan beracun berbahaya merupakan salah satu komoditi strategis di dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan beracun berbahaya di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan mutlak. Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan beracun berbahaya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini termasuk dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur pada UU Nomor 32 tahun 2009. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 dan Apakah penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 sudah berorientasi untuk mewujudkan aspek keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yurisid empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan dan sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan beracun berbahaya di rasa kurang tepat karena pasal yang di berikan kepada terdakwa kurang tepat jika di lihat dari kondisi barang bukti yang sama sekali tidak mencemari lingkungan. Penegakan hukum tersebut belum berorientasi mewujudkan aspek keadilan, tiga nilai dasar dalam berlakunya hukum dimasyarakat dijelaskan melalui tiga persoalan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Dari sisi aspek filosofis itu keadilan, sosiologis kemanfaatan/ kegunaan, kemudian sisi yuridis mengenai kepastian hukum. Belum berorientasi pada aspek keadilan karena berbasis aspek sosial atau ekonomi yang diintervensi oleh hukum dan penegakan hukumnya tidak berimbang, tidak dilakukan perlakuan yang sama terhadap pelaku yang sama. Pelaku yang sudah melakukan pencemaran B3 dan pelaku yang tidak mempunyai Yuni Pera Utami dokumen adminitrasi tetapi belum melakukan pencemaran lingkungan seharusnya tidak dihukum sama seperti pelaku yang sudah mencemarkan lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan beracun berbahaya masih belum menunjukan aspek keadilan, seharusnya penegak hukum harus mengetahui benar aturan hukum yang dipakai agar terjadi keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Penegak hukum harus banyak melihat padangan hukum dari sisi lain sehingga penegakan hukum yang dijalankan dapat lebih optimal, sehingga bisa lebih tanggap lagi dalam menyikapi kasus-kasus serupa yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pengangkutan Limbah B3 ANALYSIS OF CRIME LAW TRANSPORT OF HAZARDOUS TOXIC WASTES ( Study of Decision 119 / Pid / 2012 / PT.TK ) By Yuni pera utami Law enforcement is a process remedies, upright or the functioning of legal norms significantly as a code of conduct in traffic or legal relations in the society and state. The problems that exist in this study is How the criminal law enforcement criminal transportation of B3 and Is criminal law enforcement criminal transporting B3 is already oriented to realize the aspect of justice Approach to the problem which is used in this research is normative juridical approach and empirical approach yurisid . Data used in this study are primary data obtained directly from observations in the field and the secondary is obtained by performing a literature study of legal materials The results of research and discussion in this study is the enforcement of the criminal law against the transport of toxic materials hazardous waste in a sense less precise because the article is given to the defendant is less appropriate if in view of the condition of the evidence did not pollute the environment. Law enforcement has not been oriented to realize the justice aspect, the three basic values of the rule of law in society is described through three issues of justice, expediency, legal certainty. From the side of the philosophical aspects of justice, sociological usefulness / usability, then the juridical side of the rule of law. Yet oriented aspects of justice as based on social or economic aspects of the intervention by the law and impartial enforcement of the law is, not carried out the same treatment to the same actors. Agents who are already polluting B3 and actors who do not have administrative documents but have not polluting the environment should not be punished as offenders who already pollute the environment. Law enforcement against criminal transportation of hazardous toxic wastes has yet to aspects of justice , law enforcement should have to know the true rule of law that is used to enable the fairness in deciding a case. Law enforcers should be a lot of views on the legal view of the other side so that law enforcement can run optimally, so they can be more responsive in dealing with similar cases that might occur in the future . Keywords : Law Enforcement , Actor , Transportation B3

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 940757 . Digilib
Date Deposited: 07 Mar 2016 03:56
Last Modified: 07 Mar 2016 03:56
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21445

Actions (login required)

View Item View Item