PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Ni Made Ayu Sumerti, 1212011228 (2016) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (120Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1577Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1291Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberi kemudahan dan perolehan rumah dengan cara salah satunya subsidi perolehan rumah. Sehubungan dengan itu pemerintah membuat kebijakan berupa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/M/PRT/2014, program FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program FLPP di Bandar Lampung masih memiliki beberapa persoalan diantaranya pengadaan lahan, harga tanah yang mahal, dan regulasi perizinan yang rumit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan kebijakan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara kepada responden yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bermanfaat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Harga rumah bersubsidi yang selalu naik menyebabkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum terhadap pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Kota Bandar lampung juga pada prakteknya belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya pengawasan terhadap pembangunan rumah bersubsidi. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan kebijakan program FLPP di Kota Bandar Lampung yaitu lahan, persyaratan memperoleh KPR FLPP, biaya, perizinan dan pengawasan. Faktor pendukung terhadap pelaksanaan kebijakan program FLPP di Kota Bandar Lampung yaitu adanya divisi khusus dari Bank BTN Cabang Bandar Lampung, dan keinginan masyarakat yang besar terhadap program rumah bersubsidi. Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. THE IMPLEMENTATION OF HOUSING FINANCE LIQUIDITY FACILITY (FLPP) OF IN BANDAR LAMPUNG Government and/or Local Government shall meet housing needs for Low-Income Citizens (MBR) with providing subsidy for house acquisition. Therefore, Government is making policy in the form of Housing Finance Liquidity Facility of policies program. Under Article 1 Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 20 / M / PRT / 2014, FLPP program is support housing financing liquidity facility to the Low-Income Communities in which the management implemented by the Ministry of Public Works and Public Housing. FLPP program in Bandar Lampung still has some issues including land acquisition, land prices are expensive, and complex permitting regulations by local governments. The problems in this study were: (1) How is the implementation of Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) in Bandar Lampung? (2) What are the barriers and supporting factors of the implementation of Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) of in Bandar Lampung? This study uses normative and empirical approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The primary data obtained from interviews and the secondary data obatined from library research. The research results showed that, the implementation of Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) are beneficial to the Low-Income Citizens in accordance with the basic maintenance of the public interest on the basic of general principles of good governance. The Subsidized housing prices which always go up cause no realization in principle of legal certainty towards the implementation of Housing Finance Liquidity Facility (FLPP). The implementation of Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) of in Bandar Lampung practically is not performing well enough, because there is no supervision of the construction of subsidized house. The barriers of the implementation of policies FLPP program in Bandar Lampung are land, requirements for a Public Housing Loan (KPR) FLPP, permitting fees and supervision. Supporting factors for the implementation of policies FLPP program in Bandar Lampung are the existence of a special division of Bank BTN Branch of Bandar Lampung, and public interest on subsidized housing program. Keywords: Implementation, Housing Finance Liquidity

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	755375 . Digilib
Date Deposited:	07 Apr 2016 02:35
Terakhir diubah:	07 Apr 2016 02:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21625

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir