PERSEPSI PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)

DEVI RETNOWATI, (1216011032) (2016) PERSEPSI PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (20Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2294Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1988Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, untuk mengetahui model pemerdayaan yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan untuk mengetahui harapan dari diimplementasikannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hasil dari penelitian ini adalah Pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa perubahan struktur pemerintahan yang ada di desa, dimana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri rumah tangga desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa dan dilakukan pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat desa. Harapan dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah diakuinya eksistensi desa, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan jelas, desa mendapat kucuran dana milyaran rupiah dari APBN, Penguatan Fungsi Badan Pemusyawaratan Rakyat (BPD), dana desa berperan untuk mewujudkan swasembada pangan dan perlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Kata Kunci : Persepsi Pemerintah Desa, Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ABSTRAK BAHASA INGGRIS The purpose of this study was to determine the perception of village government on the implementation of Law No. 6 of 2014 about the village, to know the empowerment model that is used in Law No. 6 of 2014 about the village and to know the expectations of the implementation of Law No. 6 of 2014 about the village. Results from this study was enactment of Law No. 6 of 2014 about the the village bring change governance structures in the village, where the village government be given the authority to manage and run their own village household, including in the management of village finances. Management of village finances needs to be done by the village chief and supervision by the BPD and the involve the villagers. Expectations from the implementation of Law No. 6 of 2014 about the village is to recognize the existence of the village, the village chief and village officials income is clearly regulated, the village received funding billions of rupiah from the national budget(APBN), Strengthening the function of the People's Consultative Agency (BPD), village funds contribute to achieve food selfsufficiency and the involvement of the public in monitoring and supervision of rural development. Keyword: Perceptions of village government, implementation of Law No. 6 of 2014 about the village

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HM Sociology
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Sosiologi
Pengguna Deposit:	9372239 . Digilib
Date Deposited:	13 Apr 2016 05:05
Terakhir diubah:	13 Apr 2016 05:05
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21699

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir