ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk

Clara Vestiavica, 1212011077 (2016) ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (50Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (973Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (933Kb) | Preview

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime), upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa tetapi dengan cara yang luar biasa dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Tjk dan apakah hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjkyaitu berdasarkan teori keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. (2) Hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yaitu terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu terdakwa telah dibujuk untuk membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, yaitu terdapat kekurangan volume yang terpasang sehingga menyimpang dari bestek teknis yang telah ditentukan dalam kontrak. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat maupun aparat penegak hukum. (2) Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi untuk lebih konsisten dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kata Kunci: Analisis, Putusan Hakim, Korupsi

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 9474142 . Digilib
Date Deposited: 15 Apr 2016 02:36
Last Modified: 15 Apr 2016 02:36
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21715

Actions (login required)

View Item View Item