TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA

Belardo Prasetya Mega Jaya, 1212011066 (2016) TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (124Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1574Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1466Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Banyaknya Praktik illegal fishing yang terjadi di Indonesia, membuat Pemerintah mengambil tindakan yang tegas dalam menegakkan hukumnya. Namun tindakan yang diambil di Indonesia adalah tindakan kontroversial. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menguji dan menganalisis apakah tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional; (2) Untuk Menjelaskan bagaimana prosedur penegakan hukumnya. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menegakkan hukumnya dengan membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Tindakan tersebut didasarkan pada Pasal 2 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara pantai mempunyai kedaulatan di wilayah Perairan Indonesia. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia mempunyai kedaulatan untuk menetapkan peraturan nasionalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun tindakan tersebut adalah tindakan yang kontroversial serta bertentangan dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Maka pada perkembangannya, tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berbendara asing dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu berdasarkan proses peradilan terlebih dahulu dan dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, yaitu akan dikenakan sanksi administrasi dan harus membayar uang jaminan yang layak untuk kemudian awak kapal beserta kapalnya akan dideportasi ke negara asalnya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Perairan Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia THE LAW ENFORCEMENT TOWARDS FOREIGN VESSELS WHICH DID ILLEGAL FISHING IN INDONESIA'S FISHERIES MANAGEMENT AREAS Many illegal fishing practices that occurred in Indonesia, make the government taking firm action to enforce the law. However, it was a controversial act. Therefore, the aims of the research are : (1) to examine and to analyze whether the enforcement of foreign vessels which did illegal fishing in Indonesia's Fisheries Management Areas is in appropriate with the international law and the national law; (2) to explain how the procedure of law enforcement. This research used normative legal research. The result shows that Indonesia has enforced the law by burning and/or sinking every foreign vessel which did illegal fishing in Indonesian sea. That action was according to Article 2 United Nations Convention on the Law of The Sea 1982 which regulate that every coastal state has sovereignty to enforce the law and determine the national regulation in its national sea area. Therefore, Indonesia has a sovereignty to determine the national regulation, that is The law Number 45 year 2009 concerning Fishery. According to that regulation, Indonesia could do the special action by burning and/or sinking the foreign vessels based on the preliminary evidence. However, it act was contoversial and contradict act with criminal justice system. Then, on its development, the actions of burning and/or sinking of foreign vessels was according to litigation and verdict that has legal binding inline with criminal justice system. Whereas the law enforcement in Indonesian Exclusive Economic Zone was according to Article 73 UNCLOS 1982 which would be punished by administrative sanctions and should pay a reasonable bond afterward the vessel

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	7027545 . Digilib
Date Deposited:	20 Apr 2016 08:47
Terakhir diubah:	20 Apr 2016 08:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21785

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir