ANALISIS DAMPAK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Mutia Oktaria Mega Nanda, 1212011224 (2016) ANALISIS DAMPAK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (694Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (531Kb) | Preview

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Tingkat pengembalian kerugian uang negara dari tahun ke tahun relatif kecil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan terhadap perakara tindak pidana korupsi dan apakah faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara yang telah diputus oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara berdampak kepada tuntutan jaksa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana tetapi hanya meringankan hukuman tuntutan jaksa saja, faktor penghambat dalam pengembalian kerugian negara yaitu, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Dimana kurangnya pemberian sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi dan kurangnya kesigapan penegak hukum dalam menemukan aset terdakwa serta kurangnya kesadaran terdakwa atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Saran dalam penelitian ini, aparat penegak hukum agar lebih serius menangani kasus ini terutama dalam menemukan aset sehingga tidak adanya kendala baik dalam faktor penegakan hukumnya dan faktor masyarakatnya yang enggan memberitahu letak aset miliknya. Kata kunci : Dampak, Pengembalian, Kerugian Negara, Tuntutan Korupsi

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 44026378 . Digilib
Date Deposited: 22 Apr 2016 06:50
Last Modified: 22 Apr 2016 06:50
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21835

Actions (login required)

View Item View Item