DINAMIKA LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

RATNA SARI, 1212011267 (2016) DINAMIKA LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (87Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (13Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (12Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) berpotensi memunculkan adanya sengketa pada setiap pelaksanaannya. Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa pilkada sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pilkada tersebut. Lembaga penyelesaian sengketa pilkada dibentuk sejak pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat yaitu pada tahun 2004. Dalam konsteks ini tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dinamika lembaga penyelesaian sengketa pilkada yang ada di Indonesia dan mengevaluasi lembaga peradilan pilkada yang pernah ada sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan pembentukan peradilan khusus pilkada dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif (doctrinal) yaitu penelitian akan dilakukan dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika perubahan lembaga penyelesaian sengketa pilkada, perubahan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada telah terjadi di Mahkamah Agung yang beralih kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan perubahan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, sementara untuk saat ini kewenangan tersebut telah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya peradilan khusus pilkada sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Kata Kunci: Dinamika, Lembaga Peradilan, Sengketa Pilkada. DYNAMICS OF THE INSTITUTIONS FOR REGIONAL CHIEF ELECTION DISPUTE SETTLEMENT The regional chief election was potential to bring a dispute on its every execution. The existence of an institution for resolving the regional chief election dispute is indispensable to settle the dispute. The institution was established since the citizenry have to directly elect the regional chief, it was on 2004. On this context the purpose of this writings are to know the dynamics of the institutions for regional chief election dispute settlement in Indonesia and to evaluate judicial institution for regional chief election dispute ever, so it can be a basic consideration for establishment of a special election court in the future. This study uses a juridical normative approach (doctrinal) the study will be carried out by inventorying and reviewing some legal documents and other papers. The result of this study shows that there is a change in the dynamics of the institution for regional chief election dispute settlement, the change is on the authority of regional chief election dispute that have been occurred in the Supreme Court is turning to the Constitutional Court. Such provisions have been amended several times, while this time the authority has been restored to the Constitutional Court until the special election court established as

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	42655678 . Digilib
Date Deposited:	22 Apr 2016 06:36
Terakhir diubah:	22 Apr 2016 06:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21847

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir