STUDI KEUANGAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur

Diki Thantawi, 1116021029 (2016) STUDI KEUANGAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (79Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (5Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (5Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia, dan karena hal tersebut selama ini kewenangan pemerintah desa banyak dibatasi, bahkan beberapa pemerintah desa hanya menjadi lembaga pelayanan administrasi saja. Salah satu kewenangan vital yang seharusnya dimiliki oleh sebuah lembaga pemerintahan adalah kewenangan pengelolaan keuangan, karena keuangan sebuah lembaga pemerintahan adalah modal penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, tetapi selama ini kewenangan untuk mengelola sumber keuangan yang cukup seperti yang dimiliki pemerintah provinsi atau kabupaten tidak dimiliki oleh pemerintah desa, tidak ada distribusi fiskal ke desa menyebabkan pemerintah desa tidak berdaya untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Tidak berjalannya fungsi pemerintahan desa menyebabkan pembangunan di desa terganggu bahkan berhenti, dan kondisi tersebut menyebabkan aktifitas kehidupan di desa juga ikut terganggu, termasuk tingkat perekonomian masyarakat desa yang kemudian menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di desa. Rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana keterbatasan keuangan desa dan implikasinya terhadap pembangunan desa ?”. Tujuan penelitian ini adalah ii untuk mendeskripsikan penyebab keterbatasan keuangan desa dan menganalisis implikasi keterbatasan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Informan dari penelitian ini adalah Sekretaris Desa Labuhan Maringgai, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, Kepala UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Lampung Timur dan Masyarakat Desa Labuhan Maringgai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab keterbatasan keuangan desa selama ini terjadi karena tidak ada kebijakan yang memberikan pemerintah desa sumber pendanaan yang cukup seperti dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa juga tidak diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan asli desa secara mandiri, yang dapat meningkatkan keuangan desa. Keterbatasan keuangan desa tentunya berimplikasi kepada pembangunan di desa, karena tidak ada sumber keuangan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan maka pembangunan di desa banyak yang tidak berjalan dengan baik, yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat desa. Secara mendasar ketersediaan keuangan desa yang cukup adalah faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa, karena dengan adanya keuangan desa yang cukup sebagai modal pembangunan maka pembangunan di desa akan berjalan dengan baik. Kata Kunci : Keuangan Desa, Kewenangan Desa STUDY OF FINANCIAL IMPLICATIONS OF THE VILLAGE AND RURAL DEVELOPMENT A Case Study in the village of Labuhan Maringgai, District Labuhan Maringgai, East Lampung Regency The village administration is an institution in the lowest administrative structure of government in Indonesia, and because it has been the government's authority restricted many villages, even some village governments only become an institution of administrative services only. One authority vital that should be owned by a government agency is authorized financial management, due to financial government body is the capital of governance itself, but for this authority to manage financial resources are quite like those of the provincial or district is not owned by the village government , there is no fiscal distribution to the village cause the village government was powerless to conduct government functions. The ineffectiveness of government functions in the development of rural villages led disturbed even stopped, and the condition causes the activities of life in the village was also disrupted, including the economic level of rural communities which then led to increasing poverty in the village. The problems of this research is: "How does the village of financial constraints and their implications for rural development?". The purpose of this study was to describe the causes of the financial limitations of the village and analyze the implications of the financial limitations of the village the village development. This type of research is qualitative and what kind of research is descriptive. The informant of this study was the village secretary Labuhan Maringgai, Head of Community Empowerment and East Lampung Regency Village Government, Head of Statistics East Lampung District, Head of UPK-PNPM Mandiri District of East Lampung and the Village Community Labuhan Maringgai. The results of this study indicate that the cause of the financial constraints the village for this to happen because there is no policy that gives the village government funding sources are sufficient as balance funds received by the district and the city, and village governments were also given the authority to manage sources of revenue the village independently , which can improve rural finance. Financial limitations village certainly has implications for development in the village, because there are no financial resources that can be used as development capital in the development of many villages that are not going well, that has disrupted the lives of villagers. Fundamentally sufficient availability of village finances is a major factor in the implementation of rural development, because of the presence of a pretty village finances as the development of capital construction in the village will go well. Keywords: Rural Finance, Rural Authority

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	17286018 . Digilib
Date Deposited:	22 Apr 2016 07:39
Terakhir diubah:	22 Apr 2016 07:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21850

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir