PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI MINIMARKET

ANANDA KHUMAIROH, 1212011034 (2016) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI MINIMARKET. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (55Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1335Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1123Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yaitu bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi mengakibatkan penurunan kesadaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/MDAG/ PER/1/2015 minuman beralkohol hanya dapat diperjual belikan di Supermarket, Hypermarket, Restoran, Bar dan Hotel, yang peredaraannya untuk kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol. Minimarket di kota Bandar Lampung masih ada yang memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket? serta b) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Minimarket di Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data sekunder.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dilakukan dengan dua tahapan yaitu pengawasan khusus dan pengawasan berkala. Pengendalian yang dilakukan yaitu meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Perdagangan, mengalami hambatan yaitu dari pengawasan tidak dilakukan secara berkala terhadap suatu minimarket, kurang terealisasinya koordinasi antar intansi, kurang dilakukannya pertemuan antar intansi, kurang terfokus pemeriksaan kepada toko pengecer, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi dan adanya perbuatan suap. Kata Kunci : Kebijakan, Pengendalian dan Pengawasan, Minuman Beralkohol, dan Minimarket. THE IMPLEMENTATION OF BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT POLICY ABOUT RESTRAINING AND CONTROLLING IN SUPPLYING AND SELLING ALCOHOLIC BEVERAGE IN MINIMARKET Alcoholic beverage is beverage which contains ethanol, psycho-active that will be decrease consciousness if it is eaten. Based on Indonesian Commercial Minister Rule No. 06/M-DAG/PER/1/2015 alcoholic beverage only can be sold and purchased in Supermarket, Hypermarket, Restaurant, Bar and Hotel, which the circulation in Bandar Lampung is arranged in Local Rule No. 11 2008 about Controlling and Restraining in Supplying and Selling Alcoholic Beverage. Some minimarkets in Bandar Lampung still sell and purchase alcoholic beverages illegally. The research questions are: a) How is the implementation Bandar Lampung government policy about restraining and controlling in supplying and selling alcoholic beverage in minimarket And b) What are the inhibiting factors in implementing Bandar Lampung government policy about restraining and controlling in supplying and selling alcoholic beverage in minimarket at Bandar Lampung? The approaches used in this research are normative, juridical and empiric approach. The data used are primary and secondary data. The result of this research shows that control that is done by Cooperation Service, The Small and Medium Enterprises, Industry, and Commerce are done by doing two controls, those are particular control and periodic control. The restraint can be done through observing, investigating, evaluating that is done by related institution. In doing control of that, Cooperation Service, The Small and Medium Enterprises, Industry, and Commerce face some barriers such as the control that is not done periodically in each minimarket, the realization of coordination interinstance is less, the meeting of inter-instance is less, the inspection to retail outlet is less, and society consciousness in giving information is less too, and also there is a bribe. Key Words: Policy, Restraint and Control,

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	3073292 . Digilib
Date Deposited:	27 Apr 2016 07:28
Terakhir diubah:	27 Apr 2016 07:28
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21896

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir