UPAYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BKSDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi di Wilayah BKSDA Lampung)

Dwika Utari, 1212011102 (2016) UPAYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BKSDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi di Wilayah BKSDA Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (55Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1173Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1025Kb) | Preview

Abstrak

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, air, maupun udara termasuk satwa yang dilindungi. Namun di balik keragaman satwa yang dimiliki Indonesia banyak satwa yang terancam punah dikarenakan maraknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa merupakan salah satu pemicu semakin maraknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKSDA dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi; kedua apakah faktor penghambat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) BKSDA dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan.dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKSDA dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi, antara lain dilakukannya Upaya Preventif dan Upaya Represif serta menjalin koordinasi yang baik antara Polhut dan PPNS BKSDA dengan Korwas Dit Reskrim Sus Polda Lampung. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi adalah faktor masyarakat dan kebudayaan karena masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana juga merupakan faktor penghambat karena masih minimnya alat canggih yang terdapat di BKSDA Lampung. Saran yang diberikan penulis yaitu agar BKSDA Lampung mempertegas pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pelanggaran terhadap pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi, lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan tentang satwa yang dilindungi kepada masyarakat, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang canggih yang ada di BKSDA Lampung. Mempertambah personil patroli agar memudahkan dalam melaksanakan patroli rutin. Kata kunci: PPNS, Penegakan Hukum, Satwa

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 55827700 . Digilib
Date Deposited: 04 May 2016 03:07
Last Modified: 04 May 2016 03:07
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21995

Actions (login required)

View Item View Item