TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung)

Siti Dwi Karuniati, 1212011326 (2016) TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Studi pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (49Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1085Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1013Kb) | Preview

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi diwilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dapat dilaksanakan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, akan tetapi terhadap pelaksanaan penegakan hukum dimaksud tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut melainkan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan ? dan apakah yang menjadi faktor penghambat Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2015/2016. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dilakukan melalui pelaksanaan penyidikan yang didasarkan pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Penulis memberikan saran kepada setiap Kepala Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut agar dapat menambah jumlah Penyidik Perwira TNI Angkatan, serta dibuat nota kesepahaman antara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan agar didapat kesamaan persepsi penanganan tindak pidana dibidang perikanan. Guna memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum maka disarankan kepada Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Dit Polair dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, agar dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 54342312 . Digilib
Date Deposited: 28 Apr 2016 07:43
Last Modified: 28 Apr 2016 07:43
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22001

Actions (login required)

View Item View Item