PERDA SYARIAH DALAM HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA (Studi Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat)

SINTA SEPTIANA, (2014) PERDA SYARIAH DALAM HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA (Studi Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat). Universitas Lampung, Fakultas Hukum.

Preview	File PDF 2.COVER DALAM.pdf Download (30Kb) | Preview
Preview	File PDF 1.ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
Preview	File PDF PERSETUJUAN SCAN.pdf Download (640Kb) | Preview
Preview	File PDF PENGESAHAN SCAN.pdf Download (673Kb) | Preview
Preview	File PDF 9.DAFTAR ISI.pdf Download (11Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf Download (21Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf Download (71Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf Download (20Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (54Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf Download (5Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (17Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui kesesuaian penerapan Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/ Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat terhadap UUD Tahun 1945. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalisasi syariat Islam pada Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari kesesuaiannya terhadap UUD Tahun 1945, dianggap tidak sesuai/ bertentangan. Hal ini dikarenakan adanya pemaksaan pelaksanaan kewajiban umat Islam dalam berpakaian muslim/muslimah, dan pemberlakuan Perda tersebut menjadikan umat agama lain juga terpaksa memakai pakaian muslim/ muslimah. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan hak dalam kebebasan beragama, dan hak untuk tidak didiskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD Tahun 1945. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pakaian Muslim/Muslimah, UUD Tahun 1945

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	>
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT Perpustakaan Unila
Date Deposited:	05 Jul 2014 04:49
Terakhir diubah:	05 Jul 2014 04:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2201

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir