PERDA SYARIAH DALAM HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA (Studi Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat)

SINTA SEPTIANA, (2014) PERDA SYARIAH DALAM HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA (Studi Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat). Universitas Lampung, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
Text
2.COVER DALAM.pdf

Download (30kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1.ABSTRAK.pdf

Download (10kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSETUJUAN SCAN.pdf

Download (655kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PENGESAHAN SCAN.pdf

Download (689kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9.DAFTAR ISI.pdf

Download (12kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (22kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (73kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (20kB) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (55kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (6kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (17kB) | Preview

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui kesesuaian penerapan Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/ Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat terhadap UUD Tahun 1945. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalisasi syariat Islam pada Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari kesesuaiannya terhadap UUD Tahun 1945, dianggap tidak sesuai/ bertentangan. Hal ini dikarenakan adanya pemaksaan pelaksanaan kewajiban umat Islam dalam berpakaian muslim/muslimah, dan pemberlakuan Perda tersebut menjadikan umat agama lain juga terpaksa memakai pakaian muslim/ muslimah. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan hak dalam kebebasan beragama, dan hak untuk tidak didiskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD Tahun 1945. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pakaian Muslim/Muslimah, UUD Tahun 1945

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: ?? Ilmu-Hukum ??
Depositing User: UPT Perpustakaan Unila
Date Deposited: 05 Jul 2014 04:49
Last Modified: 05 Jul 2014 04:49
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2201

Actions (login required)

View Item View Item