PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM BIDANG PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

SHINTIA DWI DAMAYANTI, 1212011323 (2016) PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM BIDANG PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (9Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1425Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1267Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku. Landasan Yuridis dalam pembangunan penyelenggaraan perumahan yaitu UUD 1945, UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP No.8 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan tempat pengurusan dan syarat pembangunan perumahan masih terpisah- terpisah di berbagai SKPD. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan, serta faktor penghambat dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris, data yang digunkan adalah data sekunder,dan primer kemudian dianalis dengan deskriftif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interprestasi terhadap data yang diperoleh. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Peranan pemerintah dalam pembangunan perumahan di Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari kordinasi SKPD yang terlibat dalam pembangunan perumahan dari segi Penyelenggaraan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Perumahan. Dalam melakukan 4 (empat) tahapan tersebut terdapat persyaratan-persyaratan lain dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan ekologis 2)Faktor penghambat peranan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan disebabkan koordinasi SKPD yang terkait dalam pembangunan perumahan masih terpisah-pisah sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pengembang relatif banyak dan berdampak pada harga perumahan yang relatif mahal. Kata Kunci: Pembangunan Perumahan, Peranan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Perumahan THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG IN THE IMPLEMENTATION OF HOUSING DEVELOPMENT FIELD The local government of Bandar Lampung city has a main duties and function in the implementation of housing development and residential area in accordance to the applicable regulation. The juridical base in the implementation of housing develpment are constitution of 1945, Act no 1 of 2011 about the housing and residential area, government regulation no. 8 of 2014 about the guidance of the implementation of housing development and residential area. However in the implementation of the housing development the place of arrangement and terms of housing development is still separated in various SKPD. The problems of the research were how the role of local government of Bandar Lampung in the implementation of housing development and what the inhibiting factor in the implementation of housing development in Bandar Lampung City. The approach used in this research was normative and empirical approach. The data in this research was primary and secondary data then analyzed descriptive qualitatively by providing a riview or intepretation of the data. The result showed that (1) the role of local government in housing development in Bandar Lampung city did not implemented optimally in accordance with the legislation. It can be shown from SKPD coordination that involved in the housing development in terms of the Implementation, Development, Utilization and Housing Control. The weakness of local government's role in instituting the provision of land, housing development permits that can be seen in housing construction permits relatively long than to those specified in the legislation. 2) The

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	41526306 . Digilib
Date Deposited:	04 May 2016 02:25
Terakhir diubah:	04 May 2016 02:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22123

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir