PENANGANAN SENGKETA TANAH ANTARA PT HIM (HUMA INDAH MEKAR) DAN MASYARAKAT TULANG BAWANG BARAT

Firdalia, 1216041040 (2016) PENANGANAN SENGKETA TANAH ANTARA PT HIM (HUMA INDAH MEKAR) DAN MASYARAKAT TULANG BAWANG BARAT. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (16Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1637Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1461Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sengketa tanah yang terjadi di Tulang Bawang Barat antara PT HIM dan warga kampung Bandar Dewa yaitu pengeklaiman kembali lahan seluas 1.470 Ha oleh warga kampung Bandar Dewa yang awalnya sudah terjadi pengeklaiman lahan oleh PT HIM lahan seluas 1.470 Ha yang merupakan lahan warga yang masuk dalam HGU PT HIM yang sudah diberikan ganti rugi dan alih kepemilikan atas tanah tersebut. Penelitian ini menitik beratkan pada penanganan sengketa tanah antara PT HIM dan masyarakat kampung Bandar Dewa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap permasalahan dan penanganan sengketa tanah antara PT HIM dan Masyarakat Tulang bawang Barat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tersebut pengeklaiman kembali lahan seluas 1.470 Ha yang sudah diganti rugi dan alih kepemilikan. Sengketa tidak terselesaikan hingga sekarang disebabkan tidak adanya mediasi dan tidak ada tindak lanjut kepengadilan. Penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu membentuk tim pencari fakta,mediasi pribadi kepada warga, memberi dana peduli, memberi saran dan nasehat. Penanganan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yaitu melakukan rapat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, memfasilitasi mediasi, memberi nasehat dan saran, pemetaan masalah. upaya upaya yang telah dilakukan oleh BPN dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi belum efektif untuk menanganani sengketa tanah yang terjadi sehingga sengketa tanah tersebut belum bisa terselesaikan hingga sekarang. Sehingga perlu memberikan mediasi forum yang dihadiri kedua pihak, tindakan tegas dari bupati dan gubernur, menambah peraturan tentang sengketa tanah oleh mentri agraria, menguatkan para penegak hukum. Kata Kunci: Resolusi konflik, Sengketa tanah adat, Peranan. HANDLING LAND DISPUTE BETWEEN PT HIM (HUMA INDAH MEKAR) AND SOCIETY OF TULANG BAWANG BARAT Dispute soil occurring in the onion west between PT HIM and a resident of kampung Bandar Dewa is reclaimed land of 1.470 Ha by a resident of kampung Bandar Dewa deity originally has happened claimed of land by PT HIM land of 1.470 ha which is the land in HGU PT HIM who already provided compensation and over possession of the land. The point of this is action on land dispute between PT HIM and the society of Kampung Bandar Dewa .The purpose of this research is uncover the problems and handling land dispute between PT HIM and the society of Tulang Bawang Barat. The conclusion of this research is factor that has been a cause of the related disputes are reclaimed land of 1.470 Ha who have replaced compensation and over ownership of. Dispute unterminated until now caused by the absence mediation and no a follow-up to the court. Handling that has been carried by department of labor and transmigration Lampung Province namely to form a team to fact-finding, mediation personal to the people, to give the care, gives advice and advice. Handling be done by the national land Lampung Province is to do meeting to resolve disputes soil occurring, facilitate mediation, advised and suggestions, mapping problems. Efforts have been made by bpn and department of labor and transmigration in handling dispute soil occurring not effective to handle land disputes going on that dispute the land could not intractable until now.So that needs to provide mediation a forum that attended the two sides, stern action against regent and the governor, increase regulations on land disputes by minister for agrarian, strengthen the law enforcement. Keyword: resolution conflict , land disputes customary , the role .

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JC Political theory
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	77378751 . Digilib
Date Deposited:	08 Jun 2016 07:01
Terakhir diubah:	08 Jun 2016 07:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22369

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir