KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Fahrur Rozi, 1112011127 (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (11Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1390Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1321Kb) | Preview

Abstrak

PKL di Bandar Lampung pada umumnya adalah angkatan kerja yang tidak terserap pada sektor formal. Mereka menciptakan kegiatan ekonomi mandiri dengan berdagang di pinggir-pinggir jalan. Kehadiran PKL mempunyai kompleksitas tinggi dalam penyelesaiannya.Dibuatnya beberapa peraturan untuk menertibkan PKL justru menjadi bumerang tersendiri terhadap pemerintah. Penertiban yang tadinya cenderung represif, dirubah menjadi lebih humanis dengan cara penataan dan pemberdayaan Permasalahan dalam penelitian yaitu :Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder Kondisi kawasan Kota Bandar Lampung sudah dipenuhi oleh pedagang kaki lima sehingga menimbulkan masalah-masalah perkotaan. Pada sisi lain keberadaan PKL menghadirkan potensi yang dapat menguntungkan seperti menyerap angkatan kerja dan penggerak ekonomi mikro perkotaan. Penataan dan pemberdayaan merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut. Penataan PKL di Kota Bandar Lampung menggunakan Perda No. 08 tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan tersebut didasarkan kepada manfaat yang akan didapat. Usaha penataan dan pemberdayaan terhalang oleh berbagai masalah, seperti: relokasi tempat yang kurang memadai dan kuatnya organisasi dari PKL, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut menjadi sulit terealisasi. Kata kunci : Penataan, PKL, Kebijakan, Pemerintah. Street vendors in New York City in general is a labor force that is absorbed in the formal sector. They created an independent economic activity by trading on the roadside. The presence of street vendors has a high complexity insettlement. Made some rules to regulate its own street vendors would backfire against the government. Controlling who had tended repressive, converted into a more humane manner and empowerment structuring research problem is: How does government policy towards the existence of street vendors (PKL) in the city of Bandar Lampung. The method used in this research is normative empirical data derived from primary data and secondary data Bandar Lampung neighborhood conditions are met by the hawkers causing urban problems. On the other hand the existence of presenting the potential to be profitable as to absorb the labor force and urban micro-economic driving. Structuring and empowerment are things that need to be done to develop this potential. Structuring PKL in Bandar Lampung using Regulation No. 08 of 2000 on the Development of Public Order, Security, Hygiene, Health, and grace in the region of Bandar Lampung. Structuring and empowerment policies are based on the benefits that will be. Structuring and empowerment efforts hindered by various problems, such as: relocation inadequate and strong organization of street vendors, causing the policy to be difficult to be realized. Keywords: Regulation, PKL, Policy, Government

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 73063357 . Digilib
Date Deposited: 20 Jun 2016 03:42
Last Modified: 20 Jun 2016 03:42
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22575

Actions (login required)

View Item View Item