PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN RASKIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Perkara Nomor : BP/40/IX/2014/RESKRIM)

Imam Yudha Nugraha, 1422011047 (2016) PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN RASKIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Perkara Nomor : BP/40/IX/2014/RESKRIM). Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK (INGGRIS & INDONESIA).pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2769Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2599Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi masih memperlihatkan peran penyidik dalam proses penyidikan belum mendalami peran dari saksi untuk kemudian dapat ditingkatkan menjadi tersangka. Bagaimanakah peran penyidik serta mengapa terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyaluran raskin di Kabupaten Pesisir barat pada perkara nomor : BP/40/IX/2014/RESKRIM.. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan cara Editing, Klasifikasi, dan Sistematis. Hasil penelitian penulis menunjukkan, bahwa peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada perkara nomor: BP/40/IX/2014/RESKRIM peran normatif paling dominan. Seringkali aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhambat oleh aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Faktor penghambat penyidikan tersebut terdiri dari faktor hukum, masih terdapat ketidakjelasan dalam undang-undang yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam penerapannya. Penulis menyarankan agar penyidik melakukan koordinasi kepada pihak terkait yakni lembaga legislatif, dalam menjalankan tugasnya berhubungan dengan kendala yang dialami dalam menerapkan suatu undang-undang. Perlu adanya perbaiakan mutu terutama pada undang-undang agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam merusmuskan delik yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Kata Kunci : Peran, Penyidik, Korupsi. ABSTRACT Corruption happens still shows the role of the investigator in the investigation process has not explore the role of the witness to then be upgraded to a suspect. How is the role of the investigator as well as why there is a limiting factor in law enforcement corruption in the distribution of Raskin Coastal District West in case number: BP / 40 / IX / 2014 / Criminal .. This study used juridical normative and empirical juridical approach. Methods of data collection using literature study (Library Research) and Field Study (Field Research). Data processing is done by editing, classification, and Systematic. The results of the study authors point out, that the role of investigators in law enforcement corruption in case number: BP / 40 / IX / 2014 / Criminal dominant normative role. Often, law enforcement officers to enforce the law impeded by rules or norms prevailing in society. Factors inhibiting the investigation consisted of legal factors, there is still a lack of clarity in the legislation which led to confusion in its application. The authors suggest that the investigator to coordinate the relevant parties namely the legislature, in carrying out its duties relating to the constraints experienced in applying a law. The need for quality perbaiakan mainly on legislation to avoid confusion in merusmuskan offense contained in the legislation. Keywords: Role, Investigator, Corruption.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	59320300 . Digilib
Date Deposited:	19 May 2022 07:13
Terakhir diubah:	19 May 2022 07:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22650

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir