NETRALITAS BIROKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015

WINDA DWIASTUTI HERMAN, 1216021114 (2016) NETRALITAS BIROKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (85Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2181Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1940Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaksanaan pilkada Kabupaten Way Kanan terindikasi kasus pelanggaran netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya berfokus pada public service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik. Aturan hukum tersebut terlanggar dengan realita ada kecenderungan birokrasi di Way Kanan terlibat politisasi seperti: terlibat kampanye politik, mobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan metode pengumpulan data penelitian dengan sistem wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara langsung telah dilakukan terhadap tujuh informan terdiri dari birokrasi di Dinas Pendidikan, birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Way Kanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima faktor penyebab birokrasi tidak netral yang memiliki kesesuain dengan pemikiran Hollyson yaitu kuatnya budaya patron-client, motivasi meraih jabatan, hubungan kekerabatan, politisasi elit politik dan intervensi partai politik. Muncul hasil temuan baru yaitu adanya punishment vote yang menuntut birokrasi beralih mendukung calon lain atas dasar kekecewaan terhadap kinerja incumbent selama satu periode menjabat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa untuk menjaga netralitas birokrasi dibutuhkan adanya pemisahan antara jabatan politik dan jabatan pemerintahan. Jabatan pemerintahan harus berdasarkan meryt system dan Kepala Daerah seharusnya tidak menjadi Pembina kepegawaian tingkat daerah untuk menghindari politisasi terhadap pegawai daerah. Kata kunci: Netralitas, Birokrasi, Pilkada. THE NEUTRALITY OF BUREAUCRACY IN LOCAL ELECTIONS OF WAY KANAN REGENCY YEARS 2015 The execution of Local Election in Way Kanan Regency has been indicated to the case of violent of the bureaucratic neutrality. Bureaucracy as public servant should be focus on the unbound public service by political interest and political elite. These laws have been violated by the reality of many bureaucracies involved in Way Kanan politicization, such as engaging in political campaigns and community mobilization to support one candidate of the Regent. Furthermore, this research was aimed to analyze some factors that cause the bureaucracy were not neutral. The using method of this research is qualitative method. Researcher do some data collection by interviewed and documentation. Interviews have been conducted on seven informants consisted of the bureaucracy in the Department of Education, three bureaucrats in the Department of Public Works, and the Chairman of the Indonesian Journalists Association Way Kanan Regency. The result of this research generated five main points of some factors that cause the bureaucracy were not neutral, which has suitability to Hollyson theory, such as the strength of patron-client culture, motivation to take office, a kinship, the polarization of political elites and intervention of political parties. In addition, emerged new finding about the presence of punishment vote, that requires the bureaucrats shift in favor of another candidate on the basis of disappointment with the incumbent's performance during a single period in office. Based on it, researcher assumes that to maintain the bureaucrat neutrality is needed political office and governmental office separations. Governmental office have to based on meryt system and regional head should not be an official builder in local level to avoid the politicization of local civil servant. Key word: Neutrality, Bureaucracy, Regional Election

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> J General legislative and executive papers
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	57956174 . Digilib
Date Deposited:	21 Jun 2016 07:50
Terakhir diubah:	21 Jun 2016 07:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22662

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir