KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT

Zaki Muhammad Arief Adrian, 1212011376 (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (94Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1172Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1124Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat suatu kebijakan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dalam hal mengatasi biaya dalam masalah kesehatan dengan melakukan pembebasan biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota, Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung. Namun dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan belum menikmati program yang diberikan oleh pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1. Apakah dasar Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat, 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat? Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara normatif-empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primier dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, 1. Dasar Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat ini adalah adanya Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar peserta memperoleh perlindungan dan manfaat pemeliharaan kesehatan, terdapat pengecualian posedur terhadap pasien anonim, alokasi dana untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersumber dari APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 2. Faktor penghambar dari program ini adalah data yang digunankan masi mengacu kepada data yang lama mengakibatkan banyak perubahan data kelahiran baru, pindah tempat tinggal, perubahan tingkat sosial serta kematian dari warga kota bandar lampung, serta kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kota bandar lampung kepada masyarakat. Dari hasil kesimpulan yang dihasilkan maka sebaiknya Pemerintah Kota dan Dinas Kesehatan Kota terus mengadakan sosialisasi dalam program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan berperan serta secara aktif untuk mengikuti program yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan dikarnakan program ini telah di biayai oleh Pemerinta Kota Bandar Lampung. Kata kunci : Kebijakan, Pelayanan, Kesehatan, Masyarakat. THE POLICY OF BANDAR LAMPUNG’S GOVERMENT TO THE FREE SERVICE IN HEALTHY SIDE OF SOCIETY Goverment of Bandar Lampung city was made one of his rulles for give a simplicity to people. Its all about how to decrease the numbers of budget in healthy side by making budget free. But in proceed of that, there is still a lot of people who cannot understand and they can’t feel the function of it self. Here’s a conclusion of problems above, 1. What is basic policy of the Bandar Lampung’s Goverment to do free service in healthy side of society? 2. What iis resistor factor of Bandar Lampung’s Goverment Polive in order to do free service in healty side of society? From the survey which already finished, we can conclude that, 1. Basic policy of Bandar Lampung Goverment in order to do free service in healthy side for society is the existence rules of Bandar Lampung’s mayor year 2014 number 24 abot the guide to do service healthy program and healthy facility in Bandar Lampung society. Budget allocations for doing its service which source by DPA and APBD. 2. The resistor of this program is the daa which used by still referring to the old data and it will makes a lot of changing, and the death of Bandar Lampung’s people,and also there is still a limitless of socialization which given by the goverment to society. From the consclusion above, the goverment of Bandar Lampung and Dinas Kesehatan Kota should continue to do socialization in healthy service program for free to society and expected to participatefor doing profram which given by the goverment to people who haven’t health guarantee causing this program already paid by the Bandar Lampung’s Goverment. Keyword : Policy, service, healthy, society.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	27753219 . Digilib
Date Deposited:	22 Jun 2016 01:17
Terakhir diubah:	22 Jun 2016 01:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22680

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir