PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

VIVI ADISTA, 1212011352 (2016) PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (55Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1385Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1028Kb) | Preview

Abstrak

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang Pemda melalui Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan tugas pokok dan fungsi bidang PJU yaitu melaksanakan pemeliharaan pengawasan PJU, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Banyak terjadi PJU yang masuk kategori ilegal karena instalasi pemasangan dilakukan tanpa izin. Kondisi ini mengakibatkan kerugian PT. PLN Tanjung Karang karena beban listrik yang dipakai tidak dibayarkan dan membawa dampak bahaya kebakaran. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penertiban penerangan jalan umum di kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penertiban penerangan jalan umum di kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan oleh penelitian normatif empiris yaitu menginventaris dan mengkaji dokumen dokumen hokum dan karya tulis lainnya serta penerapannyapada peristiwa hukum. Selain itu, melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan wawancara terbuka terhadap informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah Peran Disbertam pada Penertiban PJU, membuat Kebijakan Rencana Aksi Perubahan melalui sosialisasi dengan surat edaran Nomor:671/401/IV.30/VII/2014 tentang Prosedur Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum. Pengawasan untuk PJU yang dipasang oleh Pemda dan mendata jumlah PJU illegal yang akan ditertibkan oleh PT PLN serta menghimbau untuk masyarakat yang ingin memasang secara swadaya diperbolehkan dengan cara membeli daya kepada PT. PLN dan meminta izin kepada Disbertam. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan PT PLN yang salah satunya mengenai pembelian daya PJU. Faktor Pendukung pada penertiban PJU ini adalah perlunya izin yang dilakukan sesuai prosedur yang benar. Sedangkan Faktor Penghambat dalam penertiban PJU ini yaitu keengganan masyarakat melakukan koordinasi kepada Disbertam relatif kecil, anggaran PJU dari Pemerintah Daerah juga belum maksimal. Kata kunci: Peran, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Penertiban, Penerangan Jalan Umum THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF HYGIENE AND LANDSCAPER IN CURBING PUBLIC STREET LIGHTING IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG Public street lighting is one of the Ministry of local government that are used for the benefit of the public. The management of the local government authority entirely through public street lighting Office Hygiene & Bandar Lampung City Landscaping. The Mayor of Bandar Lampung regulations number 14 in 2008 describes basic tasks and functions areas supervisory maintenance performing public street lighting, and implement the coordination with other agencies related to the field of duty. A lot happened public street lighting enters the category of illegal because installation is done without permission. This condition resulted in losses of PT. PLN Cape Coral because of the electrical load used is not paid and bring the impact of the fire hazard. Based on the background, problems in this study are: (1) how is the role of the Department of hygiene and Landscaper in curbing public street lighting in the city of Bandar Lampung? (2) what are the factors restricting factor and supporter in curbing public street lighting in the city of Bandar Lampung? Approach the problem in this research was conducted by the research of normative empirical, namely menginventaris and reviewing documents and other papers law and penerapannyapada legal events. In addition, through direct research towards the object of research with interviews open to the informant-related issues that are examined. The results of this research is the role of Disbertam in Curbing public street lighting, create a policy action plan changes through socializing with circular letter number: 671/401/IV.30/VII/30/2014 regarding street lighting Lamps Installation Procedure. Supervision for the public street lighting installed by local government and record number of illegal that will be controlled public street lighting by PT PLN and appealed to the public who want to install are non allowed by purchasing power to PT PLN and ask for permission to the service of cleanliness and landscaping. Coordination between local governments with PT PLN, one of which about purchase power public street lighting. Factor endowments on curbing this is the need for the permission is done according the correct procedure. While the Barrier Factors in curbing the public street lighting reluctance the community coordination to perform service of cleanliness and landscaping is relatively small, the budget of the local government is also public street lighting hasn't been fullest. Key words: role, Office Janitorial and Landscaping, street lighting, Public Reform

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 60685349 . Digilib
Date Deposited: 22 Jun 2016 02:56
Last Modified: 22 Jun 2016 02:56
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22690

Actions (login required)

View Item View Item