PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011)

Muhammad Yunus, ALMIYATI (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text COVER DALAM.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text Bab II.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text Bab III.pdf Download (23kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (23kB) | Preview

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat untuk mengungkap tersangka dalam kasus suap sangatlah sulit tanpa ada keterlibatan dan keterbukaan dari si pemberi, namun disisi lain pemberi merasa takut untuk mengungkapkan kasus suap tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dan bagaimanakah status dalam kasus suap sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara PDS-05/Liwa/12/2011). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber atau informan penelitian ini terdiri dari tiga orang Jaksa, satu orang Hakim, dan satu orang Pengacara. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Data selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara induktif. Hasil penelitian bahwa saksi memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi/Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saksi yang membantu polisi dalam pengungkapan kasus suap tidak tepat dikatakan Whistle Blowers akan tetapi sebagai orang yang berpartisipasi mengungkap kasus suap dan terhadap saksi tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saran agar dibuatkan undang-undang khusus yang lebih spesifik pengaturannya mengenai perlindungan dan penafsiran berkenaan dengan Whistle Blowers, Justice Collaborator dan peran serta masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan peran kepolisian dan LPSK dalam perlindungan saksi dan korban, mengingat peran saksi adalah sebagai alat bukti di dalam hukum acara pidana dalam mencari kebenaran materiil. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	14 Jul 2014 03:21
Last Modified:	14 Jul 2014 03:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2270

Actions (login required)

View Item