PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro)

RITO PRIASMORO, 1212011291 (2016) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KOPROK (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (50Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (937Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (896Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia. perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan hanya menjadi pemenang. Perjudian ini terjadi dikalangan masyarakat metro tepatnya kecamatan yosodadi, Praktik perjudian tersebut perlu di tanggulangi karena adanya pasal 303 ayat 3 KUHP, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu : Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok di Polres Metro? Dan apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok di Polres Metro? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Anggota Polres Metro dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari undang-undang, artikel dan jurnal. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjduian koprok Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 13, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal. suatu peranan. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebekan berlangsung. Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan : Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian itu Polisi dapat bertindak lebih aktif, khususnya pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian itu, tidak hanya dapat hanya dengan mengandalkan peran Polisi, tetapi juga memerlukan peran serta dari masyarakat sendiri, karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari masyarakatlah dapat diperoleh informasi tentang perjudian. Kata kunci : Peran kepolisian; tindak pidana; perjudian koprok.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	98205577 . Digilib
Date Deposited:	24 Jun 2016 03:22
Terakhir diubah:	24 Jun 2016 03:22
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22846

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir