PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG

ABDUL GHANI PRAMONO, 1212011002 (2016) PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (50Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1986Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1493Kb) | Preview

Abstrak

Era otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya masing-masing sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal terlihat dengan dibentuknya Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan penanaman modal Pada Provinsi Lampung sendiri diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dan apa saja implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawacara dan studi dokumen dengan pengolahan data melalui pemeriksaan, rekonstruksi dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu dengan menyusun rencana strategis jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk lima tahun ke depan. Rencana strategi jangka menengah tersebut mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan. Sedangkan implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya mempercepat proses mekanisme perizinan, melakukan inovasi-inovasi untuk menarik minat investor, memperkuat bidang pegendalian dan pengawasan, membuat peraturan-peraturan dan kebijakan yang mendorong terciptanya kondisi iklim investasi yang kondusif. Hambatan-hambatan yang ditemui Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu di bidang sarana prasarana serta sumber daya manusia. Kata Kunci: Peran, BPMD, Investasi, Provinsi Lampung.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 0030300 . Digilib
Date Deposited: 20 Jul 2016 06:11
Last Modified: 20 Jul 2016 06:11
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23024

Actions (login required)

View Item View Item