EKSISTENSI PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

, Sutarto Wilson, S.H. (2014) EKSISTENSI PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (117Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (301Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (307Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERNYATAAN.pdf

Download (229Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (24Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (65Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (235Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (50Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (237Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (33Kb) | Preview

Abstrak

Masyarakat Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer merupakan bagian warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa yang ada kemungkinan melakukan suatu pelangaran hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka peradilan militer mempunyai kedudukan yang sama dengan peradilan lainnya di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana eksistensi peradilan militer dimasa datang terhadap pemisahan yurisdiksi kewenangan mengadili ? Hambatanhambatan apa yang terjadi terhadap eksistensi peradilan militer dalam penegakan sistem pertanggungjawaban pidana bagi prajurit ? Penelitian mengunakan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi. Keberadaan/eksistensi peradilan militer memang harus dipertahankan, keberadaannya/ eksistensinya masih diperlukan, hal ini karena adanya kekhususan beban tugas yang diemban oleh prajurit TNI (Militer) dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Hambatan-hambatan dalam pertanggungjawaban pidana bagi prajurit adalah adanya kewenangan Ankum dan Papera yang besar dalam sistem pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum bagi prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya, serta hambatan lainnya adalah kedudukan peradilan militer yang tidak semua provinsi/Kabupaten/Kota memilikinya. Selanjutnya disarankan bilamana dimungkinkan untuk pemisahan yurisdiksi peradilan militer, penyidik dan penuntut tetap dari kalangan militer, dengan hakim kombinasi antara hakim militer dan hakim umum (sipil), apabila perkara militer murni maka komposisi hakim terdiri dari 2 (dua) hakim militer dan 1 (satu) hakim sipil, apabila perkara pidana umum maka 2 (dua) hakim sipil, dan 1 (satu) hakim militer. Kata kunci : Militer perspektif sistem hukum pidana Indonesia.

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: Hukum Pidana >
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 14 Jul 2014 05:38
Last Modified: 14 Jul 2014 05:38
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2307

Actions (login required)

View Item View Item