IMPLEMENTASI FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP PELESTARIAN BUKIT DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Muhammad Ocky Sani, 1212011217 (2016) IMPLEMENTASI FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP PELESTARIAN BUKIT DI KOTA BANDAR LAMPUNG). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (16Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1174Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1090Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Permasalahan penelitian ini adalah ; (1) Bagaimanakah implementasi fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam penegakan Hukum Lingkungan?; (2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan fungsi RTRW tersebut dan bagaimana cara mengatasi kendalanya ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan data primer dan data sekunder yang di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti pengerukan bukit yang seharusnya sebagai daerah resapan air dan kawasan Ruang Terbuka Hijau, dan pemanfaatan Ruang di Kota Bandar Lampung belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpang tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota. Faktor penghambat implementasi fungsi RTRW kota bandar lampung dalam penegakan hukum lingkungan yaitu : Sumber daya manusia, lemahnya koodinasi antara BPPLH dengan BAPPEDA dalam menangani masalah kerusakan bukit, Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam membantu menjaga kelestarian bukit di Kota Bandar Lampung. Cara mengatasi kendala tersebut adalah mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor dalam pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya sanksi yang memadai bagi masyarakat yang melakukan perusakan bukit sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya partisipasi publik dalam pengelolaan Sumber daya alam. Kata kunci : RTRW, Implementasi, Penegakan Hukum Lingkungan THE IMPLEMENTATION OF BANDAR LAMPUNG SPATIAL PLANNING IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT (A CASE STUDY TOWARDS HILL PRESERVATION IN BANDAR LAMPUNG) The increased necessity for more spaces in the development has the potential to violate the use of spaces which is not in accordance with its spatial panning. The problems in this research are formulated as follows; (1) How is the implementation RTRW of Bandar Lampung in Environmental Law enforcement ?; (2) What kind of obstacles are in the implementation of the RTRW and how to overcome them? The method used in this research is empirical normative, with primary and secondary data sources. The data are analyzed in descriptively qualitative. The results concludes that the implementation of the function RTRW of Bandar Lampung in environmental law enforcement has not been implemented properly, such as the dredging hill which should function as water absorption area and as the green open space. The use of space in the city of Bandar Lampung has not concerned to the analysis based system of Environmental Impact Assessment life (EIA). This is due to the utilization of spatial areas which is overlapping with the policy direction taken by the municipal administration. There were several factors that inhibited the function RTRW in the enforcement of environmental law, namely: human resources, lack of coordination between BPPLH with BAPPEDA in addressing the problem of hill damages, and the low participation of the residents to help preserve the hill in the city of Bandar Lampung. In order to overcome these obstacles, the researcher suggested that it is important to intensify the integration and coordination among sectors in the management of natural resources and environment, the existence of adequate sanctions for those who vandalize the hill in accordance with the applicable rules, and that the public should participate in the management of natural resources. Keywords: RTRW, implementation, environmental law enforcement

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JA Political science (General) > KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	3442956 . Digilib
Date Deposited:	04 Aug 2016 07:27
Terakhir diubah:	04 Aug 2016 07:27
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23323

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir