Ricca Yulisnawati, 1422011123 (2016) PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA. Masters thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK (INDONESIA & INGGRIS).pdf Download (38Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3365Kb) |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3271Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Proses eksekusi terhadap barang rampasan untuk negara yang telah diputus hakim pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), idealnya adalah 4 (empat) bulan, tetapi pada kenyatannya eksekusi Putusan Nomor: 118/Pid.B/2011/PN.Mgl baru dapat dilaksanakan 3 (tiga) tahun kemudian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala dan mengapa terjadi hambatan Jaksa dalam mengeksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala lebih dominan sebagai peran faktual, karena didasarkan pada fakta yaitu jaksa mengeksekusi asset terpidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BK 1035 JB dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia Type 1112 yang dirampas untuk Negara. Faktor-faktor penghambat jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala: Substansi hukum, yaitu tidak berjalannya Pasal 39 KUHP dalam praktik dilapangan apabila barang tersebut berhubungan dengan finance (pihak ketiga) selaku pemegang hak jaminan fidusia dan tidak adanya aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP. Penegak hukum, yaitu keterlambatan penerimaan putusan dari institusi pengadilan dan masih kurangnya optimalnya pelaksanaan tugas Kejaksaan. Sarana dan fasilitas, yaitu tidak ada khusus bagi barang rampasan yang akan dilelang dan belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Saran dalam penelitian ini adalah: Agar pemerintah segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan barang rampasan yang terkait jaminan fidusia. Hendaknya Kejaksaan mengalokasikan anggaran tahunan untuk dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan. Kata Kunci: Peran Jaksa, Eksekusi, Narkotika ABSTRACT The execution of the booty to the state court judge who had been cut off and have permanent legal force (inkracht), the ideal is four (4) months, but in reality the execution of Decision No. 118 / Pid.B / 2011 / PN.Mgl will be implemented 3 (three) years later. The problem in this research is: How is the role of the prosecutor in the execution booty narcotic crime in the District Attorney Menggala and why prosecutors obstacles in executing booty narcotic crime in the State Attorney Menggala? The approach used is normative and empirical juridical approach. Data collected by literature study and field study procedures. The data processing is done with the data selection process, classification of data and compilation of data. The data were analyzed qualitatively. The results showed: The role of the prosecutor in the execution booty narcotic crime in the State Attorney Menggala more dominantly as a factual role, because Prosecutor in the execution of convicted drug assets of 1 (one) unit of Toyota Avanza black No.Pol. BK 1035 JB and two (2) units of Mobile brand Nokia Type 1112 that are confiscated for the State. Execution of District Court Menggala implemented with procedures that Penitera mengirimkkan copy of the letter to the prosecutor's decision. Factors inhibiting the prosecutor in execution booty narcotic crime in the State Attorney Menggala: The substance of the law, namely the ineffectiveness of Article 39 of the Criminal Code in the practice field if the goods are related to finance (third party) as the holder of rights fiduciary guarantee and the absence of specific rules set auction booty in the Criminal Code. Law enforcement, namely the delay in receipt of the decision of the judiciary and the lack of optimal implementation of tasks Attorney. Facilities and amenities, are nothing special for the spoils to be auctioned and no State Foreclosed Home Storage Objects. Suggestions in this study are: For the government to formulate legislation that specifically regulates the management of the spoils associated fiduciary. Attorney should allocate an annual budget to be used as maintenance budgets booty. Keywords: Role of Attorney, Execution, Narcotics
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 0947458 . Digilib |
| Date Deposited: | 19 May 2022 07:23 |
| Terakhir diubah: | 19 May 2022 07:23 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23348 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
