PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI KAMPUNG ADI JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Arie Rekza Cahya, 1216041019 (2016) PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI KAMPUNG ADI JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH). UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (132Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2969Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1983Kb) | Preview

Abstrak

villages to set up and develop their own region with the use of available resources both natural resources and human resources. The village law also states that village is the smallest unit of the government structure. In order to support the implementation of village government and rural development, the central government allocates funding called Village Fund Allocation. The name of the fund is vary across villages, following the rules of current regent/mayor. In Central Lampung particularly, such fund allocation is called ‘Kampung’ Fund Allocation as it is in accordance with the Regent Regulation No. 04.A 2015 on Village Allocation Fund of Central Lampung Fiscal Year of 2015. This study focuses on the problem of professionalism and accountability of the village officials of Adi Jaya village in implementing the fund allocation. In this study, the researchers used the theory of professionalism of Ratminto & Atik and accountability theory of Hopwood and Tomkins. This research is a descriptive study with qualitative approach. This research was conducted in Kampung Besar Terbanggi Adi Jaya District of Central Lampung regency. The result revealed that there were some problems in the implementation of fund allocation in Adi Jaya village. The professionalism problems, namely: (a) the difficulty to commit to an equitable development; (b) the unreadiness of the village officials in managing the village fund allocation independently and to hold the responsibility for it; (c) the village officials were less discipline in preparing the SPJ and time management. The finding also found several problems in holding accountability, such as: (a) the village officials have less understanding of the right way to create the right SPJ; (b) The difficulty of fund distribution because of the limited funds. Keywords: Professionalism, accountability, village officials, village fund allocation. Melalui diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaran pemerintahan. Untuk menunjang pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa, dibutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat yang saat ini berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Penyebutan alokasi dana desa tiap daerah di Indonesia berbeda, mengikuti peraturan bupati/walikota yang berlaku. Khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah penyebutan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015 Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung di Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana kampung. Dalam menggungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan teori profesionalisme milik Ratminto & Atik serta teori akuntabilitas milik Hopwood dan Tomkins. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan alokasi dana kampung oleh aparatur kampung Adi Jaya. Masalah profesionalitas yang muncul antara lain: (a) sulitnya untuk berkomitmen melakukan pembangunan secara adil; (b) kebelumsiapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan alokasi dana kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas wewenang tersebut; (c) aparatur kampung belum disiplin dalam pembuatan SPj dan belum disiplin waktu dalam pelaksanaan program. Masalah akuntabilitas yang muncul antara lain: (a) aparatur kampung masih belum paham mengenai tata cara pembuatan SPj yang benar; (b) Pembagian dana yang sulit karena keterbatasan dana. Kata Kunci: Profesionalitas, Akuntabilitas, Aparatur Kampung, Alokasi Dana Kampung

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Administrasi negara
Depositing User: 3927190 . Digilib
Date Deposited: 12 Aug 2016 06:18
Last Modified: 12 Aug 2016 06:18
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23396

Actions (login required)

View Item View Item