KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

ARIA CANGGIH W., 1212011048 (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (997Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (926Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peraturan Gubernur Lampung No. 32 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Lampung No. 30 Tahun 2014 tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB merupakan suatu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan PAD yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah berupaya untuk menurunkan tarif yang sebelumnya telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor? Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Data yang diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam pemungutan BBNKB tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 kurang efektif karena terjadi penurunan. Hal tersebut bisa diakibatkan dari kurangnya personil yang ahli dibidang pajak sehingga untuk tahun 2015 terjadi penurunan pendapatan. Selain itu Pemerintah Daerah juga dinilai kurang melakukan sosialiasasi terhadap peraturan yang ada sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang manfaat yang didapat setelah melaksanakan BBNKB. Didalam pelaksanaannya kebijakan terdapat faktor pendukung tingginya perhatian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PAD dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. faktor penghambat rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan BBN II dan kurang sosialisasi dari berbagai instansi terkait mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah harus selalu mengevaluasi dan mengawasi jalannya peraturan yang telah dibuat sehingga kebijakan tersebut tidak hanya dibuat saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, BBNKB THE POLICY OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN CHARGING MOTOR VEHICLE TITLE TRANSFER FEE (BBNKB) The Governor Regulation of Lampung under Law No. 32 year of 2013 and also Governor Regulation of Lampung No. 30 year of 2014 on The Application of Motorized Vehicle Tax (pajakkendaraanbermotor - PKB) and the Motor Vehicle Title Transfer Fee (Bea BalikNamaKendaraanBermotor - BBNKB) are policies issued by the provincial government in order to increase Regional Avenue to support the regional development for a better prosperous province. The motor vehicle title transfer fee (BBNKB) is part of the motorized vehicle tax (PKB) which can contribute to the regional avenue as well.Provincial government trying to decrease who had previously been arranged in Government Regulation of Lampung No. 2 year of 2011. The problems in this research are formulated as follows: How is the implementation of the policy issued by the provincial government of Lampung in charging the motor vehicle title transfer fee? What factors support and dissuport the charging of the motor vehicle title transfer fee? This research used normative juridical and empirical juridical approaches. The data were written in descriptive form, and were analyzed qualitatively to draw a conclusion. The result showed that the implementation of the motor vehicle title transfer fee by the provincial government increased in 2014 until 2015. It can result from a lack of skilled personnel in the field of taxation so as to income decline by 2015. In addition the local Government also rated less do sosialiasasi against the existing rules so that people who do not know much about the benefits obtained after implementing the BBNKB. There were several factors supported the high attention of the local government in the management of PAD and the growing number of vehicles increased factors hampered the implementation of the policy, such as: the low awareness of tax payers to pay BBN II, the less socialization by related institutions about the policy issued by the provincial government. It is suggested that the government must evaluate and monitor the policy to ensure it is being implemented. Keywords: Policy, Provincial Government, BBNKB

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	9414922 . Digilib
Date Deposited:	23 Aug 2016 07:19
Terakhir diubah:	23 Aug 2016 07:19
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23570

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir