TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN PESAWAT TERBANG SIPIL DI ATAS WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Kurniawan Manullang, 1112011203 (2016) TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN PESAWAT TERBANG SIPIL DI ATAS WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (81Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1645Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1430Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pesawat Malaysia Airlines 17 (MH17/MAS17) yang merupakan penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur jatuh di daerah Grabove, kota Donetsk, Ukraina. Pada kawasan tersebut sedang terjadi konflik yakni antara kelompok separatis Pro-Russia yang menduduki daerah tersebut Ukraina. Pesawat MH17 jatuh dekat perbatasan Rusia tersebut pada tanggal 17 Juli 2014 dengan 283 penumpang dan 15 awak kabin meninggal dunia. Pesawat MH17 dikabarkan jatuh 50 sampai 80 kilometers (31 hingga 50 mil) sebelum memasuki ruang udara Rusia. Penelitian awal yang dilakukan beberapa pihak terkait menyatakan bahwa adanya dugaan bahwa pesawat tersebut ditembak jatuh oleh rudal permukaan-ke-udara “Buk” pada ketinggian 10.000 m (33,000 kaki) yang hingga sekarang belum dapat dipastikan pihak mana yang menembakkan rudal tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini, pertama adalah untuk menjelaskan pengaturan hukum internasional mengenai wilayah konflik. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Ukraina terhadap penembakan pesawat terbang sipil MH17. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya adalah bahan hukum normatif dengan prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terutama berasal dari sumber kepustakaan serta ditambah dari berbagai sumber sekunder lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Berdasarkan Hukum Internasional, selama wilayah dari suatu negara secara yuridiksi masih di bawah kedaulatan negara tersebut, negara tersebut berhak mengatur wilayahnya dan berkewajiban bertanggung jawab atasnya. Maka dalam hal ini wilayah Donetsk yang merupakan wilayah konflik tetap berada dalam tanggung jawab Ukraina. Kedua, Ukraina sebagai negara kolong dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa penembakan pesawat terbang sipil MH17. Hal ini berdasarkan beberapa bukti-bukti yang memenuhi unsur-unsur lahirnya tanggung jawab sebuah negara. Kata Kunci : MH17, Tanggung Jawab, Wilayah Konflik STATE RESPONSIBILITY FOR CIVIL AIRCRAFT SHOOTING IN THE AREA OF ARMED CONFLICT UNDER INTERNATIONAL LAW ABSTRACT By Kurniawan Manullang Malaysia Airlines flight 17 (MH17 / MAS17) which is an international scheduled passenger flight from Amsterdam to Kuala Lumpur Grabove fell in the area of the city of Donetsk, Ukraine. The region indeed is a conflict area due to the Pro-Russian separatist group that controls it. MH17 plane crashed near the Russian border on July 17th, 2014 with 283 passengers and 15 crew members died. MH17 plane crashed 50 to 80 kilometers (31 to 50 miles) before entering the air space of Russia. Preliminary research conducted by several parties claimed that the alleged plane was shot down by a missile surface-to-air "BUK" at an altitude of 10,000 m (33,000 ft). This is one of two major incidents that befall Malaysia Airlines in 2014. This accident also is a great loss to many parties including the families of the victims, airline and internationally. The main objective of this study is firstly to describe the arrangement of international law regarding conflict areas. The second objective is to determine how the responsibility of Ukraine against the shooting of civilian aircraft MH17. This research is a normative law with data collection procedures whose the main source of normative legal materials with data collection procedures whose the main source of legal material that contains rules that are normative law. The data obtained and processed in the normative legal research is secondary data which is mainly derived from literature sources and added various other secondary sources. The results showed that the first, based on International Law, as long as the area of jurisdiction of a country still under the sovereignty of the country, the country is entitled to regulate its territory and obliged responsible for it. So in this case the Donetsk region which is a region of conflict remain within the responsibility of Ukraine. Secondly, Ukraine as a state can be held responsible under the above shooting civilian aircraft MH17. It is based on some evidence that satisfies the elements of the arising of a state responsibility. Keywords: MH17, Responsibility, Regional Conflicts

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HN Social history and conditions. Social problems. Social reform > KZ Law of Nations > Ilmu Militer ( Umum )
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	8720482 . Digilib
Date Deposited:	24 Aug 2016 04:29
Terakhir diubah:	24 Aug 2016 04:29
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23615

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir