IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP) (Studi Pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013)

ANJAS ASMARA , 1016041028 (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP) (Studi Pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013). FAKULTAS ILMU SIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT (ABSTRAK).pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1308Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (885Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

PNPM mempunyai peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, serta terpenuhinya juga kesetaraan dan keadilan gender, karena laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam disetiap tahap pembangunan tersebut. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menunjukkan keseriusan dalam Pengarustamaan Gender (PUG) bidang pembangunan hal ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menanggapi ketimpangan gender yang telah menjadi masalah umum di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut merupakan dukungan terhadap implementasi kebijakan PUG dalam proses pelaksanaan PNPM sebagai acuan dalam pengentasan kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Van Metter Van Horn dengan menggunakan 6 indikator yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi dan lingkungan (ekonomi, sosial, poitik). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Pada penelitian ini ditemukan beberapa kendala diantaranya yaitu masalah sumberdaya manusia yang kurang memadai kapabilitasnya, anggaran yang tidak teralokasi secara signifikan, komunikasi antar pelaksana yang berjalan kurang baik serta dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan PNPM Mandiri berwawasan gender di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung timur belum sepenuhnya maksimal dan perlu dilakukan pembenahan. Hal ini terlihat dari masih banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya untuk itu, perlu adanya perbaikan dari anggaran, sosialisasi mengenai kebijakan, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia yang menjadi agen pelaksana, agar kebijakan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Kata kunci : Implementasi, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan , Gender. ABSTRACT PNPM has a role and responsibility to promote the welfare and employment of the poor in rural areas by encouraging the independence in decision-making and management of the construction, as well as the fulfillment also gender equality and justice, because men and women have equality in each stage of the development. Therefore, the Government of Lampung Province itself has shown seriousness in gender mainstreaming (PUG) field development it is realized through the Lampung Provincial Regulation No. 10 Year 2011 on mainstreaming Gender in Local Development. The regulation shows the seriousness of the government in response to gender inequality has become a common problem in Indonesia. Such regulations are PUG support for policy implementation in the process of implementation of PNPM as a reference in poverty alleviation. In this research using the theory of public policy implementation belongs to Van Metter Van Horn using six indicators, namely: the measure and policy objectives, resources, characteristics of the executing agency, the attitude of the implementers, communication and environment (economic, social, political exclusion). This research is a descriptive study with qualitative approach. The data collection was conducted by interview, documentation and observation studies. This research was conducted in the District of East Lampung Regency Way Jepara. This research found several problems among which the problem is inadequate human resources capabilities, unallocated budget significantly, communication between implementers who walked less well and is also influenced by environmental factors social and economic. The conclusion from this research is that the implementation of gender responsive policies PNPM Mandiri in district Way Jepara east Lampung regency has not fully maximized and the need to reform. This is evident from the many obstacles that occur in the implementation, the need for improvement of the budget, the socialization of policies, as well as increasing the capability of human resources into implementing agencies, so that the policy can be achieved and in accordance with its intended purpose. Keywords: Implementation, National Community Empowerment Program Rural Self, Gender.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	4857939 . Digilib
Date Deposited:	29 Aug 2016 06:15
Terakhir diubah:	29 Aug 2016 06:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23746

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir