PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TERHADAP PENCEMARAN UDARA DALAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI OLEH PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

Alika Ninda Warma, 1212011029 (2016) PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TERHADAP PENCEMARAN UDARA DALAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI OLEH PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (160Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1644Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1568Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus terhadap pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi oleh PT Pertamina Geothermal Energy yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus belum secara optimal. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Tanggamus No. 28 Tahun 2008 menyatakan bahwa tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Daerah adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bupati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah pengawasan pemerintah daerah kabupaten Tanggamus terhadap pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi oleh PT Pertamina Geothermal Energy? b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pengawasan pemerintah daerah kabupaten Tanggamus terhadap pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi oleh PT Pertamina Geothermal Energy? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan secara preventif adalah melakukan kunjungan rutin ke perusahaan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan yasitu pemantauan kualitas lingkungan (RKL-RPL). Pengawasan secara represif dilakukan secara insidental dalam hal pengaduan/laporan dari masyarakat baik perorangan maupun aparatur pemerintah. Faktor-faktor penghambat penunjang pengawasan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus yakni faktor keuangan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dibidang pengawasan lapangan dan petugas pemeriksa. Kata kunci: Pengawasan, pencemaran udara, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). THE SUPERVISION OF TANGGAMUS REGENCIAL GOVERNMENT ON AIR POLLUTION IN THE DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL POWER PLANT BY PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY The supervision of Tanggamus regencial government on air pollution in the development of geothermal power plant by PT. Pertamina Geothermal Energy which is undertaken by the Environmental Services Agency and also by Cleaning and Landscaping Agency has not been implemented maximally yet. Under Article 2 of Tanggamus Regent’s Regulation No. 28 Year of 2008 defines the principal task of the Environmental Services Agency and Cleaning and Landscaping Agency is to help the regent in organizing the regional administration in the field of Local Environmental Management policies established by the regents. Based on this background, the researcher was interested in conducting a research with these research questions: a. How is the supervision of Tanggamus regencial government on air pollution in the development of geothermal power plant by PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)? b. What kinds of obstacles are there in the implementation of Tanggamus regencial government on air pollution in the development of geothermal power plant by PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)? This research used normative and empirical approach. The data consisted of primary and secondary data and were analyzed qualitatively. The results showed that the supervision was conducted in two ways; preventive and repressive. The preventive supervision was carried out through a routine visit to the company and require the company to make reports relating to the company’s development in the form of environmental quality monitoring (RKL-RPL). While the repressive supervision was conducted incidentally in terms of complaints / reports from the public, both individuals and government officials. There were several obstacles in the supervision by the Environmental Services Agency and Cleaning and Landscaping Agency, namely: financial factors in the form of funds budgeted by the Regional Government of Tanggamus, lack of facilities and infrastructure, as well as the inadequate number of experts / Human Resources (HR) particularly for supervision officers and investigation officers. Keywords: Supervision, air pollution, and the development of geothermal power plant

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	5809164 . Digilib
Date Deposited:	28 Sep 2016 06:14
Terakhir diubah:	28 Sep 2016 06:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23870

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir