PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI LAMPUNG

YUDHA AGUNG PERMANA, 1212011367 (2016) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1516Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1315Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Rokok merupakan produk yang memiliki zat kimia Karsinogenik salah satu penyebab kanker. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa pungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 115/Pmk.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok pengenaan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai dimaksudkan untuk pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan pengalokasian sebesar 50% dari penerimaan pajak untuk kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok Di Provinsi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Proses pemungutan Pajak Rokok dibuat sejalan dengan pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Pajak Rokok dikenakan sebesar 10% dari nilai Cukai. Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara melaporkan hasil penerimaan Pajak Rokok per 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan untuk dibagi berdasarkan proporsi Provinsi Lampung sesuai dengan rasio jumlah penduduk Provinsi Lampung terhadap rasio jumlah penduduk nasional dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengirimkan dana transfer ke rekening kas umum daerah Provinsi Lampung. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok Di Provinsi Lampung, adalah Pemerintah daerah Provinsi Lampung tidak ada wewenang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok. Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya hubungan pemerintah daerah dalam hal pemungutan Pajak Rokok agar Pajak Rokok dijadikan sebagai pajak provinsi yang bukannya menjadi perdebatan bahwa pajak ini sebagai pajak pusat. 2) Pemerintah Daerah dan Bea Cukai membuat suatu koordinasi pengawasan peredaran rokok untuk mengoptimalkan cita-cita pengenaan pajak pada produk rokok. Kata Kunci: Pemungutan Pajak, Pajak Rokok THE IMPLEMENTATION OF THE COLLECTION CIGARETTE TAX IN THE PROVINCE OF LAMPUNG Cigarettes are product that having chemical substance Karsinogenik one coufe of cancer. Based on Clause 1 Verse (1) The Act Of Number 39/2007 jo. The Act Of Number 11/1995 about Customs That State Be Imposed On Certain Types Of Stuff That Have Of The Qualities Or Characteristics. Based On The Regulation Of Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number: 115/PMK.07/2013 about Procedures To Collect And Payment Cigarette Tax The Imposition Of Cigarette Tax by 10 percent of the value of excise To local government services in maintaining community health and the allocation of of 50 % in taxation revenue to health. Problems in research is formulated: (1) how the implementation of the collection Cigarette Tax in Province of Lampung.? (2) what are be a barrier the implementation of the collection Cigarette Tax in Province of Lampung? An approach to a problem used legal approach is normative and empirical.Types of data on consisting of primary and secondary data collected by interviews and documentation of data analysis using analysis qualitative. This research result indicates: (1) The process to collect cigarette tax made in line with to collect excise yield tobacco. Cigarette tax worn by 10 percent of the value of excise. Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara reported the outcome of cigarette tax per 3 (three) month to Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan balance to be divided based on the proportion of Lampung Provincial in accordance with the ratio of the population of Lampung provincial to the ratio of the population of the national and coordinate with related agencies to send transfers to the account of the public treasury Provincial Government Lampung. (2) factors barrier the implementation of the collection Cigarette Tax in the Lampung Provincial, are Government Provincial of Lampung no authority in the implementation of the collection Cigarette Tax. Advice in this research was: 1) the need for the relation of a government regions in terms of to collect cigarette tax that cigarette tax used as as a tax provinces rather than becoming debate that this tax as a tax central. 2) local government and customs make a coordination supervision distribution a cigarette for optimize ideals the imposition of taxes to the cigarette. Keywords: Taxation, Cigarette Tax

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JS Local government Municipal government > KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	0329334 . Digilib
Date Deposited:	03 Oct 2016 06:29
Terakhir diubah:	03 Oct 2016 06:29
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23907

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir