Analisis Kebijakan Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas dikota Bandar Lampung (study kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

M. SUBARKAH SURYA, 1212011186 (2016) Analisis Kebijakan Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas dikota Bandar Lampung (study kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1116Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (975Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Setup program Environment Community-Based Settlement (PLPBK) is a program to improve the physical development of the environment carried out by the community with the assistance of the Technical Team Municipal Government, as a constructive step to optimize the environmental arrangement and settlement corresponding duties and functions of the Department of City Planning based Regional Regulation Bandar Lampung No. 10 of 2011 on Spatial Planning. The research problem: (1) How PLPBK policy in Sub Kemiling Bandar Lampung? (2) What are the factors inhibiting the Program policies PLPBK in District Kemiling Bandar Lampung? The approach used problem is normative and empirical. The data used are primary data and secondary data. The data collection is done through library research and field study and further analyzed qualitatively. Results of research and discussion shows: (1) Policy PLPBK conducted to determine the planning of measures aimed at the revitalization, rehabilitation, renovation and reconstruction of the main functions of each area. Implement inter-agency cooperation in implementing such PLPBK program with the Department of Public Works City of Bandar Lampung. Improving people's active participation and empower communities in the implementation of the program PLPBK. Implement Program PLPBK in District Kemiling as a planned development efforts to change or update urban settlement based on community. (2) Factors inhibiting policies PLPBK Program, consists of the limited human resources and infrastructure Office. Community behavior in neighborhoods that do not support the improvement of environmental quality that is by throwing rubbish indiscriminately and does not maintain the quality of environmental health. Housing developers do not comply with the urban planning as a barrier to the implementation of the program of Environmental Planning Community-Based Settlement. Suggestions in this study are: (1) the City Planning Office Bandar Lampung are advised to be more assertive in managing the urban environment, it can be done through licensing arrangements. (2) Department of City Planning Bandar Lampung advised to be active socialization to people who live in neighborhoods in order to maintain the quality of the environment. Keywords: Policy, Environmental Planning, Community Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan program peningkatan pembangunan fisik lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan pendampingan Tim Teknis Pemerintah Kota, sebagai langkah konstruktif mengoptimalkan penataan lingkungan dan pemukiman sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota yang didasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah kebijakan PLPBK di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat terhadap kebijakan Program PLPBK di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Kebijakan PLPBK dilaksanakan dengan perencanaan guna menentukan langkah yang diarahkan pada program revitalisasi, rehabilitasi, renovasi dan rekonstruksi dengan fungsi utama masing-masing wilayah. Melaksanakan kerjasama antar instansi dalam melaksanakan program PLPBK diantaranya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program PLPBK. Melaksanakan Program PLPBK di Kecamatan Kemiling sebagai sebagai upaya pembangunan yang terencana untuk merubah atau memperbaharui kawasan pemukiman perkotaan yang berbasis komunitas. (2) Faktor-Faktor penghambat kebijakan Program PLPBK, terdiri dari keterbatasan SDM dan sarana prasarana Dinas. Perilaku masyarakat di lingkungan pemukiman yang tidak mendukung peningkatan kualitas lingkungan yaitu dengan membuang sampah secara sembarangan dan tidak menjaga kualitas kesehatan lingkungan. Pengembang perumahan yang tidak menaati tata ruang kota menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Dinas Tata Kota Bandar Lampung disarankan untuk lebih tegas dalam mengatur lingkungan pemukiman, hal ini dapat ditempuh dengan cara pengaturan perizinan. (2) Dinas Tata Kota Bandar Lampung disarankan untuk lebih aktif melakukan sosialiasi kepada masyarakat yang yang tinggal di lingkungan pemukiman agar menjaga kualitas lingkungan. Kata Kunci: Kebijakan, Penataan Lingkungan, Komunitas

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	9692682 . Digilib
Date Deposited:	05 Oct 2016 07:07
Terakhir diubah:	05 Oct 2016 07:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23941

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir