EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) (Studi di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung)

GALIH DESTIANA PUTRI , 1426021013 (2016) EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) (Studi di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT (ABSTRAK).pdf

Download (12Kb) | Preview
[img] Text
TESIS FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (960Kb)
[img]
Preview
Text
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (728Kb) | Preview

Abstrak

Tunjangan Kinerja Daerah diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014. Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah sudah terlaksana satu tahun lebih, meskipun demikian masih saja terdapat celah-celah pelanggaran pegawai seperti kurangnya kesadaran untuk bekerja secara optimal dengan memanfaatkan waktu kerja secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Unit yang digunakan dalam metode ini ialah keseluruhan pegawai yang ada di Biro Humas dan Protokol. Alat analisis yang digunakan adalah analisis tabel tunggal dan pengumpulan data menggunakan teknik penyebaran kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Biro Humas dan Protokol berjalan relatif baik, yakni sebesar 67,7 % terbukti mampu meningkatkan kinerja pegawai yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dari segi efektifitas, pemberian Tunjangan Kinerja Daerah 79,5 % dilaksanakan secara efektif, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan produktifitas pelaksanaan tupoksi dimulai dari kehadiran kerja yaitu apel pagi dan masuk kantor sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Dari segi perataan, pemberian Tunjangan Kinerja Daerah 74,6 % dilaksanakan secara merata atau adil berdasarkan tugas yang diemban, kesesuaian eselon/golongan dan keadilan penugasan pegawai. Tunjangan Kinerja Daerah diberikan secara adil kepada pegawai atas kesesuaian dengan kehadiran kerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dari segi responsivitas terhadap pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah ada 49,1 % yang menyatakan bahwa pemberian tunjangan kinerja tidak menentu (sering terlambat) karena tanggal pembagian tidak pasti setiap bulannya. Beban kerja merupakan tambahan indikator penghitungan tunjangan kinerja yang diinginkan oleh pegawai sehingga pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja lebih efektif dan adil. ABSTRACT Performance allowance is granted to all civil servants and civil servants candudates in the provincial government of Lampung by governor’s number 72 in 2015. Implementation of regional perfomance benefits has already realized more than a year, nonetheless still exist employess’s gaps infraction like the lack of awareness to work in optimum with effiency and effectiveness. This study aims to identify and analyze the execution allowance regional perfomance has been improved the performance of employees in the Public Relations and Protocol Bureau Secretary of Lampung Province. This study was design as a kualitatif reseach with descriptive method. The unit used in this method is the whole of employees in Relations and Protocol Bureau. An analysis tool used is the single table and data collection using the technique of questionnaires, observation, and documentation. The study showed that evalution of the implementation of the regional provision performance benefits in public relaions and protocol bureau has been relatively good in 67,7 % proved to be able to considerably boost employee performance. Both in terms of effectiveness of regional performance benefits 79,5 % implemented effectively, so that employees are motivated to increase productivity in the execution of duties ranging from the presence of the work that apple in the morning and come to work in accordance with the standard time set. In terms of alignment, regional provision performance benefits 74,6 % carried evenly or fairly based on the task of carried out, the suitability echelon / class assignment and justice employees. Performance allowance is provided equitably to employees on compliance with work attendace and execution of their duties and function. In terms of responsiveness against performance allowance award there 49,1 % stating that the performance allowance don’t erratic (often late) because the date of distribution not sure every month. The work load is an additional indicator performance calculation benefits desired by employees so that the implementation of benefits provision is more effective and fair perfomance.

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Depositing User: 0902580 . Digilib
Date Deposited: 07 Oct 2016 06:46
Last Modified: 07 Oct 2016 06:46
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23964

Actions (login required)

View Item View Item