PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)

ALI SIDIK, 1326021001 (2016) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung). Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (25Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2162Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1812Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kelembagaan dan manajemen. Variabel yang diteliti yaitu pola hubungan dan komunikasi, serta fungsi akomodasi dan tata kelola. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara para narasumber dan data sekunder yaitu dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan sumber bacaan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, Lemahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini terjadi karena sifat kelembagaan Panwaskab/kota yang adhoc, pola rekruitmen Pengawas Pemilu adhoc masih kurang baik, serta rendahnya alokasi anggaran pengawasan di Daerah. Kedua, Faktor Regulatif, masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, seperti: waktu penanganan pelanggaran singkat, Bawaslu tidak diberi kewenangan melakukan pemanggilan paksa dalam proses klarifikasi, dan adanya kewajiban untuk menyiapkan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi. Sedangkan dilihat dari hubungan kelembagaan, fungsi akomodasi dan tata kelola yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Lampung sudah berlangsung baik, dan menjadi faktor pendorong bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam penerapan manajemen kelembagaan untuk mengoptimalkan peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum pemilu pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Kata kunci: Kelembagaan, Akomodasi, Tata Kelola, Bawaslu Provinsi Lampung, Penanganan Pelanggaran, Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISION DEPARTMENT IN THE ELECTORAL LAW ENFORCEMENT (The Study of Institutional Interaction in The Handling of Violations in General Elections of DPR, DPD and DPRD Members Year 2014 in Lampung Province) This study uses descriptive qualitative method with institutional and management approaches. The variables were studied are patterns of relationship and communication, as well as accommodation and governance functions. The data were obtained from interviews informants and secondary data on laws, regulations, and reading materials that have relevance to the problems examined. The results showed that Bawaslu role in the handling of violations in the general elections of DPR, DPD and DPRD members year 2014 in Lampung province is still less than optimal, it is caused by several factors: first, the lack of capacity of human resources (HR); weak human resource capacity of election supervisors at the district / city and election supervisory ranks below to understand and carry out their duties and functions. This condition occurs because of the nature of institutional panwaskab / town which is adhoc, adhoc election recruitment pattern is still not good, and the low budgetary allocation surveillance in the area. Second, regulatory factors, there are a number of provisions that restrict Bawaslu in maximizing its role, such as: short handling time violation, Bawaslu is not authorized to forcedly call in the clarification process, and the obligation to prepare minimum of two (2) evidence in forwarding the recommendations. While seen from the institutional relations, functions of accommodation, and governance held Bawaslu of Lampung province has been going well, and be a driving factor for Bawaslu of Lampung province in the implementation of institutional management to optimize the role of Bawaslu of Lampung province in the handling of violations and electoral law enforcement in the election of DPR, DPD and DPRD year 2014. Keywords: Institutional, accommodation, governance, Bawaslu Lampung province, procedural violations, the election of DPR, DPD and DPRD 2014

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	> JS Local government Municipal government
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	5228698 . Digilib
Date Deposited:	10 Oct 2016 02:31
Terakhir diubah:	10 Oct 2016 02:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23971

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir