PENERAPAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DAVID PANDAPOTAN SIMANJUNTAK , 1112011096 (2016) PENERAPAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Bagian Hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (83Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1256Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBHASAN.pdf Download (1257Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan dan implikasi pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 terhadap pemilihan kepala daerah secara serentak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang lalu membuat tidak semua pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pilkada serentak dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pilkada melalui MK dari 147 permohonan hanya terdapat 23 permohonan yang dapat memenuhi syarat selisih suara untuk dapat diperiksa dalam tingkat persidangan, walaupun secara keseluruhan terdapat beragam dalil permohonan kepada MK selaku lembaga peradilan yang diberi wewenang dalam penyelesaian sengketa Pilkada dan beberapa diantara dalil permohonan tersebut telah secara nyata terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkada. Implikasi dari penerapan pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 menghilangkan esensi pembuktian para pencari keadilan yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pilkada serentak walaupun telah ada beberapa pelanggaran yang telah terbukti dilakukan. . Kata Kunci: Pelanggaran Pilkada, Penyelesaian Sengketa, Ambang Batas.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	5541651 . Digilib
Date Deposited:	17 Oct 2016 07:13
Terakhir diubah:	17 Oct 2016 07:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24059

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir