ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)

VIKE YOUDIT, 1216041094 (2016) ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (24Kb) | Preview
[img] FIle PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (3908Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (2523Kb) | Preview

Abstrak

Tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus mampu menjamin kemudahan akses informasi oleh masyarakat untuk hal-hal yang menjadi hak mereka. BBPOM Kota Bandar Lampung merupakan lembaga publik yang berkewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganilisis penerapan prinsip-prinsip good governance oleh BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik. Selanjutnya menggunakan prinsip good governance milik Sedarmayanti dan Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Fokus penelitian terdiri dari variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan daya tanggap. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, peraturan kepala dan data-data lainnya yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selama penelitian, peneliti telah menemukan bahwa keterbukaan informasi publik Oleh BBPOM Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik Hal ini dikarenakan terdapat beberapa variabel yang masih belum terpenuhi. Pada transparansi, masyarakat kurang mempunyai wawasan dan pengetahuan terhadap informasi yang disediakan. Kemudian, pertanggungjawaban BBPOM Kota Bandar Lampung masih belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh sebagian masyarakat. Selanjutnya, sebagian masyarakat belum ikut berpartisipasi dalam keterbukaan informasi publik. Namun, dalam setiap melaksanakan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik selalu berlandaskan hukum dan BBPOM Kota Bandar Lampung telah menyediakan layanan pengaduan untuk merespon komplain dari masyarakat. Jadi, bisa dibilang daya tanggap BBPOM cukup baik. Kata kunci: Good Governance, Keterbukaan Informasi Publik ANALYSIS OF APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE AT DRUGS AND FOOD CONTROLING AGENCY (BBPOM) BANDAR LAMPUNG IN PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (STUDY OF LAW NUMBER 14 OF 2008 ABOUT PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE) Governance transparncy and accountability should be able to ensure the accessibility of information by the public for things which are their rights. BBPOM Bandar Lampung is a public institutions that obliged to carry out public information disclosure. This research aims to describe and analyze the application of the principles of good governance by BBPOM Bandar Lampung in public disclosure. Furthermore, it will be analized using the principles of good governance argue by Sedarmayanti and National Team of Policy Development and Good Governance, Ministry of National Development Planning (Bappenas) The focuses of this research consist of variable transparency, accountability, participation and responsiveness. This research is a descriptive study with qualitative approach. The kind of data that used in this research are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews and observations, while secondary data obtained from annual reports, regulatory heads and other data obtained in the field related to the focus of research. The result of the research shows that public disclosure by BBPOM Bandar Lampung has not good enough on performance. This is because there are several variables that are still unfulfilled. For transparency, the society does not have enough insight and knowledge of the information provided. Then, accountability of BBPOM Bandar Lampung still can not fully perceived by most people. Furthermore, some people did not participate in a public disclosure. But, in every activity regarding public information disclosure it always refers to standard operating procedures (SOP) and BBPOM also has provided costumer service department to respons to society complains. So it can be said the responsivenes of BBPOM is good enough. Keyword: Good Governance, Public Disclosure

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: > H Social Sciences (General)
> JC Political theory
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit: 8174865 . Digilib
Date Deposited: 19 Oct 2016 07:21
Terakhir diubah: 19 Oct 2016 07:21
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24091

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir