KOORDINASI PEMKOT DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DISBERTAM) Dan PT PLN (Persero) Dalam Pengelolaan Lampu Jalantahun 2015)

ALLI FIRDAUS, 1216041011 (2016) KOORDINASI PEMKOT DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DISBERTAM) Dan PT PLN (Persero) Dalam Pengelolaan Lampu Jalantahun 2015). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT (ABSTRAK).pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1120Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (678Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluar kan anggaran melebihi dana yang di tetapkan dalam pembayaran tagihan listrik lampu jalan sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah lampu jalan yang tidak memiliki izin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung telah berkoordinas idengan PT. PLN (Persero) Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan lampu jalan umum akan tetapi, dalam penyelenggarannya belum terdapat Peraturan Daerah yang secara resmi mengatur hal tersebut sehingga penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi masih belum terarah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai koordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. PLN (Persero) Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan lampu jalan umum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi sedangkan teknik pengolahan data dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Fokus penelitian dalam penelitian ini bersifat tentative dengan melihat indicator keberhasilan dalam koordinasi dan kendala dalam pengelolaan lampu jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh kedua instansi belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari kurangnya kesadaran akan penting nya koordinasi, tidak adanya kesepakatan yang dituangkan dalam peraturan seperti MoU, dan feedback yang dirasakan belum maksimal. Simpulan penelitian, ada nya masalah koordinasi dalam pengelolaan lampu jalan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. PLN (Persero) Kota Bandar Lampung. Saran penelitian, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus segera membuat Peraturan Daerah mengenai koordinasi antara kedua instansi tersebut. Kata kunci : Koordinasi, PengelolaanLampu Jalan Umum ABSTRACT Bandar Lampung City Government issued a budget exceeded the funds specified in the payment of electricity bills street lights from August 2015 until now. This is caused by the increasing number of street lights that do not have the permission of Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung has coordinated with PT. PLN (Persero) Bandar Lampung in the management of public street lights but, in implementation there has been no official regional regulations regulate it so that the establishment of an agreement by each party to coordinate still not focused. Therefore, it is necessary to study the coordination between the Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung and with PT. PLN (Persero) Bandar Lampung in the management of public street lights. This study uses the type of qualitative research with descriptive methods. The technique of collecting data using interviews, documentation and observation while data processing techniques by means of data selection, data classification, and compilation of data. The focus of this research is tentative by looking indicators of success in coordination and constraints in the management of street lights. The results showed that the coordination carried out by the two institutions did not run well, it is seen from the lack of awareness of the importance of coordination, absence of an agreement set forth in the regulations such as the MoU, and the feedback is felt not maximized. Conclusion of research, the problem of coordination in the management of street lights between the Dinas Kebersihan dan Pertamanan and with PT. PLN (Persero) Bandar Lampung. Suggestions Research, Government of Bandar Lampung must immediately make a Local Regulation regarding the coordination between the two agencies. Keywords: Coordination, Management of Public Street Lamps

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> H Social Sciences (General) > JC Political theory
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2982866 . Digilib
Date Deposited:	21 Oct 2016 03:38
Terakhir diubah:	21 Oct 2016 03:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24155

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir