KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN IZIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

M. PANCA KURNIAWAN , (1212011183) (2016) KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN IZIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT (ABSTRAK).pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (912Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (912Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Pembangunan dari waktu ke waktu mengantarkan negara pada satu perubahan yang sangat signifikan khususnya di bidang kepariwisataan salah satunya adalah upaya penyedian akomodasi yaitu usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan berupa hotel, bumi perkemahan, dan vila. Didalam kenyataan saat ini masih ditemukan beberapa hotel-hotel di Bandar Lampung yang keberadaannya masih melanggar peraturan yang telah ditentukan. Sebagai contoh Hotel Horison yang keberadaannya diduga melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada BPMP Kota Bandar Lampung.Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah kewenangan BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan, (2) apakah faktor penghambat BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dan sumber data dikumpulkan dan diolah serta dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kewenangan BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan yaitu, a) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi; b) melakukan pemeriksaan lapangan; c) Penerbitan izin usaha; d) memberikan surat peringatan; e) pencabutan izin usaha (2) faktor penghambat BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan antara lain: a) keterlambatan pengumpulan berkas AMDAL; b) kurangnya Sumber Daya Manusia. Kata Kunci: Kewenangan, Perizinan, Kepariwisataan ABSTRACT Development from time to time to deliver the country on a very significant change, especially in the field of tourism, one of which is the provision of accommodation effort that is the business of providing accommodation services to tourists, such as hotels, camping, and villas. In fact it is still found some hotels in Bandar Lampung whose whereabouts are still breaking the rules that have been determined. For example Horison whose existence is suspected of violating the provisions stipulated Bandar Lampung Mayor Regulation number 66 Year 2011 on Standard Operating Procedures (SOP) Publishing Licensing In BOIL Bandar Lampung. Therefore the formulation of the problem in this study were (1) how authority BOIL Bandar Lampung in issuing licenses in the field of tourism, (2) whether the factors inhibiting the BOIL Bandar Lampung in issuing licenses in the field of tourism. The method used in this research is the empirical normative. Data and data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection is done with the literature study and field studies, then the data and data sources collected and processed and analyzed qualitatively descriptive. The results showed that (1) the Authority BOIL Bandar Lampung in issuing licenses in the field of tourism, namely, a) conducting the completeness of administration; b) carry out field inspections; c) Issuance of business license; d) issue a warning; e) revocation of business (2) inhibiting factors BOIL Bandar Lampung in issuing licenses in the field of tourism, among others: a) late the collection of files Environmental Impact Analysis; b) the lack of Human Resources. Keywords: Authority, Licensing, Tourism

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	5505725 . Digilib
Date Deposited:	21 Oct 2016 04:18
Terakhir diubah:	21 Oct 2016 04:18
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24160

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir