PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Gagari Alfi Yunita Surbakti, 1212011130 (2016) PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK ABSTRACT).pdf Download (50Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1260Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1038Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah memberi bantuan dengan mengesahkan program kredit bagi pelaku UMKM berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui Peran Kebijakan Pemerintah dalam pemberian KUR pada UMKM. Dan dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemerintah Indonesia mengatur kebijakan KUR melalui beberapa peraturan diantaranya Intruksi Presiden No 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 20/PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Keputusan Menteri perekonomian No 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. . Kata Kunci : Kebijakan, Kredit Usaha Rakyat, Usaha Mikro Kecil Menengah. THE ROLE OF GOVERNMENT POLICIES IN GRANTING CREDIT FOR BUSINESSES PROGRAM (KUR) FOR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) The Acts No. 20 /2008 regarding micro, small and medium enterprises, the articles 7 and 8 mentioned that the central and regional governments should foster a business climate by establishing laws and policies covering such aspects related to budgeting. In line with the laws above, there should be a way to help resolving the lack of accessibility of the small and medium enterprises to get funded. Therefore, the government launched a credit program for those who ran the small and medium business in the form Credit for Businesses Program (KUR) through Presidential Decree No. 14/2015 regarding the committee on financing policy for small and medium micro enterprises. Based on these reasons, the researcher raised this title in order to find out the government policy in granting credit for businesses for small and medium enterprises. The method used in this research was done through normative approach. Based on the results of the research and discussion, the central government has set some policies about the credit for businesses program (KUR) through several regulations including Presidential Instruction No. 6/2007 regarding the government policies through the accelerated development of the real sector and the empowerment of the small and medium micro enterprises (UMKM), Presidential Decree No. 14/2015 regarding the committee on financing policy for small and medium enterprises. The Minister of Finance Regulation No. 20 / PMK.05 / 2016 regarding the procedures of interest subsidy applied for the credit for businesses program (KUR). The last, The Minister of Economy Decree No. 188/2015 regarding the distributor of Credit for Businesses (KUR) and the Insurance Corporation for the Credit for Businesses Program (KUR). Keywords: Policy, Credit for Businesses Program, Micro Small and Medium Enterprises.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	4103229 . Digilib
Date Deposited:	25 Oct 2016 06:13
Terakhir diubah:	25 Oct 2016 06:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24221

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir