KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PENGALIHFUNGSIAN JALAN UMUM MENJADI LAHAN PARKIR

CLARA YOLANDA, 1212011078 (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PENGALIHFUNGSIAN JALAN UMUM MENJADI LAHAN PARKIR. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (75Kb) | Preview
[img] FIle PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (1585Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
SKRIPSI TNPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1265Kb) | Preview

Abstrak

Tujuan kebijakan pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu untuk mengoptimalisasikan pelayanan publik serta menambah retribusi daerah Kota Metro.Tujuan dari pelaksanaan kebijakan pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu dengan penyediaan lahan parkir yang memadai bagi masyarakat yang singgah di Taman ataupun Masjid Taqwa Kota Metro. Aturan tentang pengelolaan jalan dan parkir sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mengenai kebijakan yang ada di Kota Metro juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam pengalifungsian jalan umum menjadi lahan parkir? b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir dilakukan secara rapat musyawarah antara dinas-dinas terkait dengan melalui tahapan-tahapan pembuatan lahan parkir yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Metro dalam pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu lahan atau lokasi parkir yang kurang, sering terjadi kemacetan dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas terkait aturan yang mengatur atau dasar dari pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir di Kota Metro. Faktor pendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Metro dalam pengalihfungsian jalan umum menjadi lahan parkir yaitu menambah pendapatan asli daerah dari retribusi parkir serta memperluas tempat parkir bagi kendaraan roda empat sehingga tersedianya lahan parkir yang memadai. Kata Kunci: Kebijakan, Pengalihfungsian, Lalu Lintas, Jalan, dan Parkir. THE POLICY OF METRO GOVERNMENT IN SHIFTING PUBLIC ROADS INTO PARKING AREA The aims to shift the public road into parking area are to optimize public service and increase revenue of the city. Additionally, by shifting the public road into parking area, it will provide adequate parking space for visitors of the city who might stop at the park or at Taqwa Mosque of Metro City. The regulation of the management of roads and parking area is regulated in Act Number 22/2009 regarding Traffic and Road Transportation, while the policy of the city has been set in Metro City Regional Regulation No. 1/2012 on Spatial Planning of Metro City from 2011-2031. The problems in this research are: a. How is the implementation of the policy of Metro government in shifting public road into parking area? b. What are the inhibiting and supporting factors of government policy in shifting public road into parking area? The method used is this research is normative and empirical approaches. The data used in this study consisted of primary data and secondary data and were analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of policies in shifting public road into parking area was done through consultation meetings between relevant agencies by going through stages of parking area construction as has been listed in the legislation. The factors contributed to the implementation of shifting public road into parking area were the inhibiting and supporting factors. The inhibiting factors included: inadequate land or parking location, the traffic jams around the roads and the lack of legal certainty assembled the rules or the base regulation of shifting public roads into parking area in Metro City. While the supporting factors included the increase of city’s revenue from parking retribution, therefore the government will expand the parking area for four wheels vehicles to provide a more adequate parking area. Keywords: Policy, Shifting, Traffic, Street, and Parking.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: 9821316 . Digilib
Date Deposited: 28 Oct 2016 03:29
Terakhir diubah: 28 Oct 2016 03:29
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24377

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir