PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG

ABDUL ARIFIN, 1112011004 (2016) PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (56Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (879Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (880Kb) | Preview

Abstrak

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan harus ditingkatkan agar tidak terjadi perpecahan persatuan dan kesatuan serta konflik sosial dalam masyarakat dengan membentuk lembaga atau forum khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Komando Rayon Militer untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di kecamatan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui studi lapanagan (Field Research) sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research). Analisis yang digunakan penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui berbagai kegiatan secara terstruktur dan kegiatan kemasyarakatan seperti pembinaan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, seminar penguatan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan ketertiban umum, gotong royong, bersih-bersih lingkungan/gugur gunung, poskamling, santunan kemanusiaan, rembuk pekon/ngobrol santai, pentas budaya, pengajian agama, konsolidasi antar umat beragama, dan konsolidasi antarsuku serta penanganan konflik sosial melalui tindakan preventif (pencegahan konflik) dan represif (pembenahan konflik) agar konflik yang terjadi dapat dihentikan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Konflik Sosial. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung adalah lemahnya rasa solidaritas masyarakat dan banyaknya masyarakat pendatang dan belum adanya Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di kecamatan serta Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada Pemerintah segera membuat Standar Operasional Prosedure (SOP) dan kepada aparatur Kelurahan harus meningkatkan kontrol dan pengawasan serta pembinaan kepada masyarakat. Kata Kunci : Koordinasi, Urusan Pemerintahan Umum, Pelaksanaan Fungsi. ABSTRACT Implementation of government affairs public at district level should be improved in order to avoid a split unity and cohesion, and social conflict in society by shaping institutions or specialized forums as mentioned in Article 26 of Law No. 23 of 2014 on Regional Government states that in order to support the implementation of government affairs public provincial and district or city, formed Forkopimda province, Forkopimda districts or cities, and coordination of Forum leaders in the district. Forum leaders in the district coordination chaired by the Head of the members of Sector Police Chief and Commander of the Military Command for government affairs public in the district. Problems appear in this thesis is how to the coordination function’s performance of forum leaders and what are the factors inhibiting the implementation of the coordination function’s forum leaders in the district town of Labuhan Ratu, Bandar Lampung. This study use normative approaches and empirical approach using primary data and secondary data. The primary data was obtained through the study field research while the secondary data was obtained through library research. The analysis used in this research is by descriptive qualitative analysis method. Based on the research conducted, the implementation of the functions of coordination forum leaders in the district of Labuhan Ratu Bandar Lampung done by mutual agreement through various structured and social activities. The activities related with the social communications development, territorial development, seminar strengthening national awareness, legal counselling and public order, group work are cleaning up the environment, patrolling, charity, cultural festival, recitation of religions, and consolidation between the tribes and the handling of social conflicts as the preventive and repressive action. So that, the conflict can be minimize by the law and government regulation on social conflict management. Barrier factors in the performance of their forum leaders coordination functions in the district of Labuhan Ratu Bandar Lampung is a weak sense of community solidarity, the many urban communities, the lack of government legislation and regulation on the implementation of a coordination forum leaders in the district as the standard operating procedure (SOP) in that district. Based on the research results, the Government are suggesting for to create a Standard Operating Procedure (SOP) and the village officials should increase control and supervision and guidance to the public. Keywords: Coordination, General Government Affairs, Function Implementation

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 2896744 . Digilib
Date Deposited: 28 Oct 2016 09:14
Last Modified: 28 Oct 2016 09:14
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24417

Actions (login required)

View Item View Item